OJK Panggil Solusiku Terkait Dugaan Pelanggaran Proses Penagihan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara layanan pinjaman daring Solusiku (PT Anugerah Digital Indonesia) pada Kamis, 4 Juni 2026, menyusul pengaduan mengenai dugaan pelanggaran proses penagihan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen.
Pemanggilan dan tujuan klarifikasi
OJK melakukan pemanggilan sebagai bagian dari fungsi pengawasan setelah menerima pengaduan melalui kanal resmi. Pemanggilan bertujuan meminta penjelasan terkait prosedur penagihan, penggunaan data pelanggan, dan penyampaian informasi kepada pihak tidak berkepentingan.
Aspek yang ditelaah OJK
Dalam proses klarifikasi, OJK menyoroti beberapa aspek operasional pinjol yang dinilai krusial untuk perlindungan konsumen. Poin-poin yang diperiksa meliputi:
- Kepatuhan prosedur penagihan terhadap aturan yang berlaku;
- Penggunaan sarana resmi perusahaan saat menagih konsumen;
- Pengawasan terhadap tenaga penagihan internal maupun mitra pihak ketiga;
- Perlindungan data pribadi dan batasan penyampaian informasi kepada pihak ketiga.
Permintaan OJK kepada Solusiku
OJK meminta Solusiku menghentikan sementara tindakan penagihan yang diduga melanggar hingga pengaduan selesai ditangani. Selain itu, perusahaan diminta menyerahkan data dan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan pengawasan.
OJK juga meminta perusahaan melakukan penelaahan internal serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses penagihan dan pengolahan data.
Potensi sanksi dan langkah selanjutnya
OJK menegaskan bahwa semua penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan bertanggung jawab. Proses penagihan harus dilakukan secara beretika, tanpa intimidasi atau ancaman, serta tanpa penyalahgunaan data pribadi konsumen.
OJK akan mendalami kasus ini lebih lanjut. Jika ditemukan pelanggaran, otoritas berwenang dapat mengenakan sanksi administratif atau tindakan pengawasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kasus ini menjadi pengingat bagi penyelenggara pinjol untuk memperketat kepatuhan dan perlindungan data, seiring peningkatan pengawasan regulator terhadap praktik penagihan di sektor fintech.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...