Menkum Teken Berkas Ratusan Pemohon WNI, 430 Telah Selesai
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan ratusan permohonan perubahan status kewarganegaraan diajukan pada awal Juni 2026, dan sebagian berkas telah ditandatangani untuk diajukan kepada Presiden. Pernyataan itu disampaikan usai acara "Pasti Ada Solusi" di Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.
Jumlah permohonan dan tanda tangan berkas
Supratman menyebut ada sekitar 700 permohonan warga berkewarganegaraan ganda yang mengajukan diri menjadi WNI. Ia mengatakan beberapa berkas sudah ditandatangani dan ditujukan kepada Presiden.
"Sekarang ada 700 permohonan baru (jadi WNI). Tadi saya tanda tangani ada 3 atau 5 berkas yang ditujukan kepada Presiden," kata Supratman.
Data lebih rinci dari Ditjen AHU
Direktur Tata Negara pada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Dulyono, memberikan angka terkini yang sedikit berbeda. Menurutnya tercatat 727 berkas permohonan sampai saat ini.
"Proses selesai saat ini 430 permohonan, proses di BIN 141 pemohon, di Sekretariat Negara 24 pemohon. Proses ke Sekretariat Negara artinya dari BIN sudah dibalas 105 permohonan," kata Dulyono.
Alur verifikasi dan tata laksana
Kementerian Hukum menjelaskan setiap permohonan harus menjalani tahapan verifikasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Setelah verifikasi, berkas kembali ke Kementerian untuk diproses lebih lanjut sebelum diajukan kepada Presiden.
Supratman menegaskan kementerian akan membuat surat pengantar sebagai bagian dari tahapan permohonan pewarganegaraan yang wajib dilalui pemohon sebelum keputusan final.
Permohonan yang perlu perbaikan
Kementerian menemukan sejumlah pengaju memakai dasar hukum atau pasal yang tidak sesuai dalam surat permohonan mereka. Atas kondisi itu, kementerian meminta pemohon memperbaiki dan mengajukan ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
Angka ringkasan permohonan
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Permohonan yang disebut Menkum | 700 |
| Rekaman Ditjen AHU | 727 |
| Telah selesai diproses | 430 |
| Sedang verifikasi di BIN | 141 |
| Sedang di Sekretariat Negara | 24 |
Perbedaan angka antara pernyataan Menkum dan catatan Ditjen AHU menunjukkan proses administrasi masih berjalan dan data terus diperbarui seiring tahapan verifikasi selesai.
Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan verifikasi BIN dan administrasi di kementerian, setelah itu berkas akan diajukan ke Presiden untuk mendapat keputusan akhir mengenai pemberian status WNI.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...