Menkop: KDMP Tak Layak Kelola Pertambangan dan Perkebunan Sawit

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyarankan agar Koperasi Desa Merah-Putih (KDMP) tidak dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Pernyataan disampaikan saat ia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, dengan alasan skala usaha dan kapasitas pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Koperasi desa dinilai kurang tepat untuk tambang dan sawit

Ferry menyatakan bahwa tidak ada larangan hukum bagi koperasi untuk mengelola tambang maupun perkebunan. Namun, menurutnya, koperasi tingkat desa seperti KDMP kurang cocok bila terlibat langsung dalam usaha berskala besar tersebut.

"Sebaiknya memang bukan Koperasi Desa kelurahan Merah Putih. Kalau di Undang-Undang Minerba sudah diatur koperasi boleh mengelola tambang dan mineral,"

Dengan demikian, meski secara regulasi memungkinkan, ia menilai pelibatan koperasi desa berisiko bila bersinggungan dengan industri berat yang memerlukan modal, teknologi, dan manajemen berskala besar.

Koperasi berskala besar sebagai alternatif

Ferry menegaskan bahwa peran koperasi tetap penting dalam perekonomian, tetapi model yang ideal untuk mengelola SDA adalah koperasi yang beroperasi pada skala lebih besar. Menurutnya, koperasi yang telah bertransformasi menjadi badan usaha mirip PT atau beroperasi seperti BUMN lebih layak menangani usaha seperti perkebunan sawit dan pengolahan CPO.

"Sebaiknya memang kalau menurut pendapat kami, koperasi yang tidak, hanya koperasi desa, koperasi karena size size-nya kan besar, gitu. Koperasi ini badan usaha, kayak PT, kayak BUMN, jadi boleh ngelola sawit, punya pabrik CPO, boleh,"

Peralihan fokus kepada koperasi berskala besar ini dinilai perlu agar pengelolaan SDA berlangsung profesional, memenuhi standar teknis, dan mampu menyerap investasi besar.

Contoh kerja sama dan praktik saat ini

Kemenkop mencatat ada beberapa koperasi berskala besar yang sudah bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, dan keuangan. Ferry menyebutkan kerja sama yang sudah berjalan, misalnya dengan PT Aginas Palma Nusantara, untuk mengelola plasma di kebun sawit dalam bentuk badan usaha koperasi.

Langkah ini memperlihatkan bahwa koperasi tidak dilarang ikut serta, tetapi peran dan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan kompleksitas usaha.

Implikasi dan prospek

Rekomendasi Menkop membuka diskusi mengenai pembagian peran antara koperasi tingkat desa dan koperasi berskala besar dalam pengelolaan SDA. Ke depan, kebijakan ini berpotensi mendorong pembentukan koperasi yang lebih profesional atau mendorong kemitraan antara koperasi desa dengan badan usaha skala besar.

Keputusan akhir terkait keterlibatan KDMP dalam program prioritas pemerintah masih bergantung pada kebijakan teknis dan pertimbangan kelayakan operasional yang akan ditetapkan oleh Kemenkop dan pemangku kepentingan terkait.