Mendagri Dorong Forkopimda Perkuat Stabilitas Politik Jawa-Bali

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menguatkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Jawa-Bali sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan saat Silaturahmi Forkopimda Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026, dengan alasan kawasan ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar.

Dorongan penguatan Forkopimda

Tito menekankan Forkopimda harus terus diaktifkan agar sinergi antarlembaga tetap terjaga. Menurutnya, koordinasi yang solid memungkinkan deteksi dini terhadap potensi konflik dan gangguan keamanan.

"Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan," ujarnya.

Ia menilai pengawasan pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi juga dapat diperkuat melalui kerja sama Forkopimda.

Forum kerukunan dan tim terpadu

Selain Forkopimda, Tito mendorong daerah menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk meredam potensi konflik sektoral. Ia juga meminta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bekerja lebih aktif dalam merespons masalah sosial secara cepat.

• Mengaktifkan forum lintas agama.
• Memperkuat tim terpadu penanganan konflik.
• Meningkatkan pengawasan antikorupsi di pemerintahan daerah.

Tito menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menko Polkam: Tegas terhadap korupsi dan waspadai disinformasi

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Ia menyatakan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.

"Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Djamari juga memperingatkan ancaman disinformasi di ruang digital yang menurutnya menjadi medan strategis baru.

"Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan," tambahnya.

Ia mengajak seluruh penyelenggara negara menjaga integritas dan menjadi teladan publik. Djamari meminta kepala daerah terus mengutamakan pelayanan publik dan menjaga keharmonisan antarlembaga.

Implikasi bagi pengelolaan daerah

Pesan kedua pejabat negara ini menempatkan stabilitas politik, keamanan, dan integritas sebagai prasyarat bagi percepatan pembangunan. Daerah di Jawa-Bali diminta memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pengawasan internal, serta memperketat penanganan disinformasi untuk menjaga kondusivitas.

Langkah konkret yang disarankan meliputi reaktivasi Forkopimda, pemantapan forum kerukunan, penguatan tim terpadu, dan penegakan hukum tanpa pengecualian demi kepentingan publik.