BPS: Data Akurat Kunci Memaksimalkan Bonus Demografi Jawa-Bali
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti
Data dan angka: skala Jawa-Bali
Amalia menyampaikan bahwa wilayah Jawa-Bali didiami sekitar 162,87 juta penduduk. Angka ini setara sekitar 57,22 persen dari total populasi Indonesia. Menurutnya, besaran populasi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi tidak otomatis memberi manfaat bagi negara. Oleh karena itu, data yang akurat harus menjadi dasar perencanaan dan kebijakan.
Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat
Peningkatan kualitas SDM dan lapangan kerja
Amalia mengajak kepala daerah untuk memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga disebutnya penting untuk memaksimalkan manfaat demografi. BPS terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar data yang dihasilkan lebih relevan dan mudah diakses.
Peran Forkopimda untuk stabilitas daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti aspek berbeda namun saling terkait: stabilitas politik dan keamanan. Ia menyatakan kondisi ini merupakan syarat awal bagi keberhasilan pembangunan di daerah.
Tito menyebut kawasan Jawa-Bali sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar di Indonesia. Karena itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah perlu terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas.
Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan
Menurut Tito, Forkopimda yang solid dapat mendeteksi potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan pemerintahan, dan membantu pencegahan korupsi. Ia juga mendorong pengaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat daerah.
Kesimpulan dan implikasi
Secara ringkas, kedua pemimpin tersebut sepakat bahwa memaksimalkan bonus demografi Jawa-Bali membutuhkan kombinasi data berkualitas, peningkatan SDM, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas politik dan keamanan. Implementasi kebijakan berbasis data menjadi langkah krusial agar demografi yang menguntungkan dapat diubah menjadi pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...