BPS: Data Akurat Kunci Memaksimalkan Bonus Demografi Jawa-Bali

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti

Data dan angka: skala Jawa-Bali

Amalia menyampaikan bahwa wilayah Jawa-Bali didiami sekitar 162,87 juta penduduk. Angka ini setara sekitar 57,22 persen dari total populasi Indonesia. Menurutnya, besaran populasi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan.

Ia menegaskan bahwa tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi tidak otomatis memberi manfaat bagi negara. Oleh karena itu, data yang akurat harus menjadi dasar perencanaan dan kebijakan.

Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat

Peningkatan kualitas SDM dan lapangan kerja

Amalia mengajak kepala daerah untuk memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga disebutnya penting untuk memaksimalkan manfaat demografi. BPS terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar data yang dihasilkan lebih relevan dan mudah diakses.

Peran Forkopimda untuk stabilitas daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti aspek berbeda namun saling terkait: stabilitas politik dan keamanan. Ia menyatakan kondisi ini merupakan syarat awal bagi keberhasilan pembangunan di daerah.

Tito menyebut kawasan Jawa-Bali sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar di Indonesia. Karena itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah perlu terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas.

Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan

Menurut Tito, Forkopimda yang solid dapat mendeteksi potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan pemerintahan, dan membantu pencegahan korupsi. Ia juga mendorong pengaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat daerah.

Kesimpulan dan implikasi

Secara ringkas, kedua pemimpin tersebut sepakat bahwa memaksimalkan bonus demografi Jawa-Bali membutuhkan kombinasi data berkualitas, peningkatan SDM, penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas politik dan keamanan. Implementasi kebijakan berbasis data menjadi langkah krusial agar demografi yang menguntungkan dapat diubah menjadi pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.