Kejagung Selidiki Manipulasi Ekspor Sawit oleh Beberapa Perusahaan
Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan manipulasi data ekspor kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan di Indonesia. Penyidikan berjalan sejak laporan awal dari Menteri Keuangan dan dilaksanakan secara intensif untuk menghitung potensi kerugian negara.
Kejagung dan BPKP lakukan audit bersama
Penyelidikan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah. Menurut Febrie, tim penyidik bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit dan menghitung besaran kerugian keuangan negara akibat dugaan under-invoicing.
"Sekarang memang kita sedang melakukan penyidikan. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara bersama-sama dengan auditor di BPKP,"
Proses audit ini bertujuan mengungkap modus operandi yang digunakan sehingga dapat diketahui aspek hukum dan nilai kerugian material yang ditimbulkan.
Asal laporan dan fokus penyidikan
Penindakan ini merupakan tindak lanjut dari laporan awal yang disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Jampidsus menyatakan akan mengumpulkan berbagai informasi terkait dugaan pelanggaran hukum yang disebut-sebut terjadi di beberapa perusahaan eksportir sawit.
Febrie menyebut ada penguatan informasi dari laporan Menkeu dan kajian internal tim pidana khusus. Tim penyidik, yang memiliki pengalaman menangan tindak pidana korupsi, sedang menelaah bukti dan data yang relevan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Transparansi dan langkah ke depan
Meski saat ini penyidikan masih berjalan, Kejagung berjanji akan bersikap transparan kepada publik. Hasil penyidikan dan temuan mengenai modus spesifik dugaan manipulasi data ekspor akan disampaikan kepada media ketika sudah jelas.
"Akan kami update nanti ke rekan-rekan jurnalis, pasti nanti apa yang terjadi, modus spesifiknya di beberapa perusahaan. Yang sedang kami tangani terkait manipulasi data ekspor yang sering disebut di publik, melakukan under-invoicing,"
Langkah penyidikan dan audit bersama BPKP menunjukkan upaya memperjelas dampak fiskal dari praktik yang dituduhkan. Ke depan, publik menunggu hasil perhitungan kerugian negara dan apakah penyidikan akan berujung pada tuntutan pidana terhadap pihak terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...