Luhut Dorong OJK Percepat Reformasi Pasar Modal
Jakarta, 18 Mei 2026 — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat dan mempercepat reformasi pasar modal. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah tekanan global dan domestik serta untuk mendorong kembalinya arus modal asing ke Indonesia.
Desakan percepatan implementasi kebijakan
DEN meminta percepatan implementasi reformasi pasar modal sebagai jawaban atas keraguan pelaku pasar. Konsistensi kebijakan dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan investor.
Menurut Luhut, pemerintah dan regulator perlu menunjukkan langkah yang komprehensif dan kredibel agar aliran modal asing kembali masuk. DEN menyatakan akan memberikan dukungan penuh untuk proses tersebut.
"Ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan untuk melakukan reformasi pasar modal secara komprehensif dan kredibel. DEN akan mendukung penuh OJK dalam mengawal proses ini," kata Luhut di Jakarta.
Fokus pada tata kelola dan pengawasan risiko
Luhut menegaskan kondisi sektor perbankan nasional saat ini relatif stabil, namun masih memerlukan penguatan tata kelola dan pengawasan risiko. Hal ini penting agar dukungan pembiayaan terhadap program pemerintah tidak menimbulkan kerentanan baru.
DEN juga mendorong OJK untuk memperkuat inovasi kebijakan di sektor keuangan. Inovasi dianggap perlu untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika pasar dan teknologi keuangan yang berkembang.
Sorotan pada BPR dan masalah kredit bermasalah
Den memberikan perhatian khusus pada sektor BPR karena ada tren kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Peningkatan NPL di BPR berpotensi menimbulkan risiko sistemik jika tidak ditangani lebih awal.
Pihaknya menilai restrukturisasi dan penguatan kelembagaan BPR harus dilakukan secara lebih menyeluruh. Langkah itu dianggap perlu untuk mencegah potensi kerentanan di masa mendatang.
Koordinasi lebih erat antara DEN dan OJK
DEN dan OJK sepakat membangun mekanisme koordinasi yang lebih erat. Kedua lembaga akan memantau perkembangan nilai tukar rupiah, kondisi pasar keuangan, dan persepsi investor secara berkala.
"Di tengah tekanan global dan domestik yang masih tinggi, koordinasi adalah kunci. Pertemuan reguler antara DEN and OJK akan kita rutinkan sebagai forum untuk saling bertukar pandangan," ujar Luhut.
Dengan langkah koordinatif dan percepatan reformasi, pemerintah berharap stabilitas pasar keuangan dapat terjaga dan kepercayaan investor kembali pulih. DEN menyatakan komitmennya untuk mendukung OJK dalam rangka implementasi kebijakan yang lebih konsisten dan transparan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Geo Dipa: Potensi Panas Bumi Indonesia Baru 11% Tergarap
Geo Dipa: potensi panas bumi 24 GW, namun baru 11% (2,7 GW) tergarap; hambatan utama biaya tinggi, waktu pem...
BI: KLM Perkuat Pembiayaan Perumahan, Rp118 T Tersalurkan
BI menyatakan KLM mendukung pembiayaan perumahan; realisasi 1,32% setara Rp118 triliun disalurkan ke 111 ban...
DPR Soroti Usulan HIPMI Naikkan Plafon KUR Jadi Rp2 Miliar
DPR menyoroti usulan HIPMI naikkan plafon KUR menjadi Rp2 miliar untuk memperluas pembiayaan UMKM kelas mene...
IHSG Turun 3,28% Sepekan, BEI Sempurnakan Aturan Perdagangan
IHSG turun 3,28% pada 28 Sept-2 Okt 2026; BEI menyesuaikan batas harga, Auto Rejection, dan mulai terapkan s...
Dirjen Pajak Tak Khawatir Meski Pemerintah Rencanakan Kenaikan PTKP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tak terlalu khawatir meski pemerintah merencanakan kenaikan PTKP; ske...
BNI Perkuat Pelestarian Batik dan Dukung UMKM Perajin
BNI memperkuat pelestarian batik lewat kebijakan busana kerja, pelatihan, dan pameran untuk memperluas pasar...