Presiden Tunjuk Kuntadi sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung
Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Pengangkatan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 87/TPA Tahun 2026 dan diumumkan pada 22 Juli 2026.
Dasar pengangkatan dan proses administrasi
Pengangkatan Kuntadi dilakukan berdasarkan usulan Jaksa Agung dan telah melalui penilaian Tim Penilai Akhir (TPA). Menteri Sekretaris Negara menyatakan petikan Keppres akan dikirimkan ke Kejaksaan Agung untuk tindak lanjut administratif sehingga pelantikan dapat segera dilakukan.
"Berkenaan dengan Keppres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Keppres. Sesuai dengan penilaian Tim Penilai Akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung. Yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif. Untuk nantinya petikan dari Keppres tersebut akan kami kirimkan ke instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung,"
Latar belakang Kuntadi
Kuntadi adalah jaksa senior kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Januari 1970. Ia memulai karier di lingkungan Kejaksaan Agung pada 1996 dan pernah bertugas sebagai staf tata usaha di lingkungan Jampidsus.
Nama Kuntadi diajukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin setelah pejabat Jampidsus sebelumnya mengajukan pengunduran diri. Penunjukan ini diharapkan memperkuat penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung.
Dampak dan langkah selanjutnya
Dengan penetapan melalui Keppres, kehadiran Jampidsus baru membuka jalan bagi penyelesaian administrasi dan proses pelantikan. Kejaksaan Agung selanjutnya akan menyiapkan agenda serah terima dan penyesuaian birokrasi terkait tugas penanganan perkara khusus.
Pengangkatan ini juga mengirimkan sinyal pada upaya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus. Keberlanjutan penanganan perkara akan tergantung pada prioritas kerja dan koordinasi internal Kejaksaan Agung ke depan.
Catatan
Keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung tercantum dalam Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026, yang memuat pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...