Bahlil Usul Anggaran Rp815 M untuk Program Kompor Listrik
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar untuk program kompor listrik dalam pembahasan RAPBN. Pengusulan itu disampaikan saat rapat kerja di DPR pada Senin, 15 Juni 2026, di Gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Tujuan utama program adalah diversifikasi energi untuk menekan ketergantungan impor LPG.
Alasan pengusulan: ketergantungan LPG dan beban devisa
Bahlil mengatakan Indonesia kini mengimpor sekitar 80% kebutuhan LPG. Kondisi ini membuat devisa negara terkuras lebih dari Rp130 triliun per tahun. Selain itu, beban subsidi untuk bahan bakar mencapai nilai yang telah melampaui Rp80 triliun. Karena itu, pemerintah menilai perlu alternatif untuk mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan impor.
Rencana teknis dan sasaran program
Program kompor listrik dirancang untuk menjangkau rumah tangga pengguna listrik berdaya rendah, termasuk di kecamatan dan wilayah pedesaan. Pemerintah sedang mengkaji penggunaan kompor listrik yang mampu beroperasi pada daya di bawah 900 VA. Jumlah unit yang akan disalurkan masih menunggu hasil pembahasan anggaran bersama DPR.
Soal waktu, Bahlil memperkirakan kepastian target distribusi baru akan diketahui setelah pembahasan RAPBN pada Agustus mendatang.
"Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unitnya,"
Tanggapan terhadap penolakan dan evaluasi teknologi
Program kompor listrik sempat menuai penolakan publik di masa lalu. Menanggapi kekhawatiran itu, Bahlil menegaskan model yang dikaji kini berbeda dari teknologi terdahulu. Menurutnya, perkembangan terbaru menghasilkan kompor listrik yang lebih efisien.
"Semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi kompor listrik yang lama,"
Kementerian ESDM masih mengevaluasi efektivitas teknologi baru tersebut, termasuk perbandingan kinerja terhadap generasi sebelumnya.
Langkah berikut dan implikasi
Usulan anggaran ini akan dibahas dalam kerangka RAPBN. Jika disetujui, program diperkirakan menjadi bagian dari upaya diversifikasi bauran energi nasional dan pengurangan beban devisa. Keputusan final mengenai alokasi dana dan jumlah unit akan bergantung pada hasil pembahasan DPR pada Agustus.
Dengan demikian, pemerintah berharap kompor listrik dapat menjadi alternatif praktis untuk menekan impor LPG dan mengurangi beban subsidi negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...