Bahlil Usul Anggaran Rp815 M untuk Program Kompor Listrik

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar untuk program kompor listrik dalam pembahasan RAPBN. Pengusulan itu disampaikan saat rapat kerja di DPR pada Senin, 15 Juni 2026, di Gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Tujuan utama program adalah diversifikasi energi untuk menekan ketergantungan impor LPG.

Alasan pengusulan: ketergantungan LPG dan beban devisa

Bahlil mengatakan Indonesia kini mengimpor sekitar 80% kebutuhan LPG. Kondisi ini membuat devisa negara terkuras lebih dari Rp130 triliun per tahun. Selain itu, beban subsidi untuk bahan bakar mencapai nilai yang telah melampaui Rp80 triliun. Karena itu, pemerintah menilai perlu alternatif untuk mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan impor.

Rencana teknis dan sasaran program

Program kompor listrik dirancang untuk menjangkau rumah tangga pengguna listrik berdaya rendah, termasuk di kecamatan dan wilayah pedesaan. Pemerintah sedang mengkaji penggunaan kompor listrik yang mampu beroperasi pada daya di bawah 900 VA. Jumlah unit yang akan disalurkan masih menunggu hasil pembahasan anggaran bersama DPR.

Soal waktu, Bahlil memperkirakan kepastian target distribusi baru akan diketahui setelah pembahasan RAPBN pada Agustus mendatang.

"Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unitnya,"

Tanggapan terhadap penolakan dan evaluasi teknologi

Program kompor listrik sempat menuai penolakan publik di masa lalu. Menanggapi kekhawatiran itu, Bahlil menegaskan model yang dikaji kini berbeda dari teknologi terdahulu. Menurutnya, perkembangan terbaru menghasilkan kompor listrik yang lebih efisien.

"Semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi kompor listrik yang lama,"

Kementerian ESDM masih mengevaluasi efektivitas teknologi baru tersebut, termasuk perbandingan kinerja terhadap generasi sebelumnya.

Langkah berikut dan implikasi

Usulan anggaran ini akan dibahas dalam kerangka RAPBN. Jika disetujui, program diperkirakan menjadi bagian dari upaya diversifikasi bauran energi nasional dan pengurangan beban devisa. Keputusan final mengenai alokasi dana dan jumlah unit akan bergantung pada hasil pembahasan DPR pada Agustus.

Dengan demikian, pemerintah berharap kompor listrik dapat menjadi alternatif praktis untuk menekan impor LPG dan mengurangi beban subsidi negara.