Yahya Zaini Minta Audit 13 Ribu Dapur MBG Usut Kebocoran Rp1 T/Bln
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak audit menyeluruh terhadap lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi sumber pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Senin, 15 Juni 2026.
Desakan audit dan rekomendasi sanksi
Yahya menilai audit diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah. Ia menekankan pembayaran harus berdasarkan pengeluaran riil, bukan sekadar laporan administrasi.
Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut
Selain audit, Yahya meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran. Salah satu sanksi yang diusulkan adalah penghentian sementara operasional dapur yang terbukti menyimpang.
Kedua, BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur
Lonjakan titik MBG menurut pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya mengungkap lonjakan signifikan jumlah titik dapur MBG. Data rapat koordinasi di Kemenko Pangan pada 11 Juni 2026 menunjukkan adanya kenaikan titik yang melampaui target awal.
Misalnya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 titik, nah, ada membengkak 6.877 titik
| Wilayah | Target Awal | Realisasi Terkini | Selisih |
|---|---|---|---|
| Non-3T | 21.000 | 27.877 | +6.877 |
| 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) | 2.000 | 8.617 | +6.617 |
| Jumlah titik yang telah mengantongi SK dari BGN | 6.138 | ||
Dampak anggaran dan peluang pemborosan
Zulkifli memperkirakan lonjakan titik tersebut menyebabkan kelebihan pengeluaran yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun per bulan. Jika tidak ditangani, pemborosan berpotensi mencapai sekitar Rp 12 triliun dalam setahun.
Kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun
Yahya berharap temuan ini menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh. Ia mendesak evaluasi ketat agar program tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Desakan audit DPR kini menjadi fokus pengawasan untuk memastikan program strategis nasional ini memberi manfaat sesuai tujuan awal tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...