Yahya Zaini Minta Audit 13 Ribu Dapur MBG Usut Kebocoran Rp1 T/Bln

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mendesak audit menyeluruh terhadap lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi sumber pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Senin, 15 Juni 2026.

Desakan audit dan rekomendasi sanksi

Yahya menilai audit diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG di berbagai daerah. Ia menekankan pembayaran harus berdasarkan pengeluaran riil, bukan sekadar laporan administrasi.

Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut

Selain audit, Yahya meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran. Salah satu sanksi yang diusulkan adalah penghentian sementara operasional dapur yang terbukti menyimpang.

Kedua, BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur

Lonjakan titik MBG menurut pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya mengungkap lonjakan signifikan jumlah titik dapur MBG. Data rapat koordinasi di Kemenko Pangan pada 11 Juni 2026 menunjukkan adanya kenaikan titik yang melampaui target awal.

Misalnya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 titik, nah, ada membengkak 6.877 titik

Dampak anggaran dan peluang pemborosan

Zulkifli memperkirakan lonjakan titik tersebut menyebabkan kelebihan pengeluaran yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun per bulan. Jika tidak ditangani, pemborosan berpotensi mencapai sekitar Rp 12 triliun dalam setahun.

Kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun

Yahya berharap temuan ini menjadi momentum bagi BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG secara menyeluruh. Ia mendesak evaluasi ketat agar program tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Desakan audit DPR kini menjadi fokus pengawasan untuk memastikan program strategis nasional ini memberi manfaat sesuai tujuan awal tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.