DPR Soroti Keterbatasan Logistik Kodaeral I Belawan untuk Patroli

Komisi I DPR RI menyoroti keterbatasan dukungan logistik di Kodaeral I Belawan yang mengganggu pelaksanaan patroli dan operasi keamanan laut. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodaeral I, Belawan, Sumatra Utara, pada Jumat, 4 September 2026.

Temuan lapangan dan kebutuhan mendesak

Dalam kunjungan itu, Komisi I menerima laporan langsung mengenai kondisi unsur operasi, fasilitas perawatan, serta potensi ancaman di wilayah kerja. Laporan menekankan adanya kekurangan kesiapan unsur operasi dan dukungan logistik yang memadai untuk menutup area operasi yang luas.

Dave menegaskan perlunya perbaikan cepat pada unsur yang rusak dan kelengkapan operasional untuk menjaga efektivitas patroli. Perbaikan dermaga, fasilitas pemeliharaan (Fasharkan), serta modernisasi unsur operasi menjadi prioritas yang diidentifikasi.

Kekurangan BBM dan dampaknya

Salah satu catatan penting adalah keterbatasan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) laut. Kekurangan ini berpotensi menurunkan frekuensi patroli dan kemampuan respons unsur di laut.

“Persoalan ini sudah cukup lama dan kita harapkan bukan hanya Kodaeral I tapi TNI Angkatan Laut secara keseluruhan bisa bekerja secara maksimal. Dan juga bekerja bersama dengan instansi pemerintah lainnya dalam hal ini Pertamina ataupun KAI lainnya bisa mendapatkan solusi yang permanen,”

Dave berharap solusi permanen segera ditemukan agar tugas pengamanan laut tidak terganggu oleh masalah logistik rutin seperti pengadaan BBM.

Strategi dukungan logistik dan sinergi antarinstansi

Komisi I mendorong perubahan pola dukungan logistik dari yang terpusat pada pangkalan utama menjadi jaringan dukungan berjenjang dan bergerak. Jaringan ini meliputi pangkalan induk, pangkalan depan, dan titik pengisian di laut untuk memperpanjang jangkauan operasi unsur.

• Peningkatan kesiapan dan modernisasi unsur operasi
• Rehabilitasi dermaga dan fasilitas pemeliharaan
• Pembentukan jaringan pangkalan pendukung bergerak

“Kita mendapatkan banyak informasi yang berharga. Kita juga mendapatkan laporan langsung tentang bagaimana kondisi di lapangan, apa yang perlu segera diperbaiki, apa yang perlu segera dilengkapi,”

Komisi I juga mendukung penerapan layered maritime security — sistem keamanan maritim berlapis yang mengintegrasikan deteksi, intersepsi, dan penindakan serta meningkatkan keterpaduan pengawasan antarinstansi.

Rekomendasi dan langkah ke depan

Komisi I mendorong peningkatan sinergi antara Kodaeral I dengan lembaga terkait seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea dan Cukai, Imigrasi, serta Kepolisian Perairan dan Udara. Sinergi ini dianggap penting untuk memperkuat deteksi dini dan respons terpadu terhadap ancaman maritim.

Dengan perbaikan logistik dan jaringan dukungan yang lebih fleksibel, pihak terkait diharapkan bisa meningkatkan frekuensi patroli dan efektivitas operasi keamanan laut di wilayah kerja Kodaeral I.