Menhub Tawarkan Kereta Logistik Kalimantan ke Investor Swasta tanpa APBN

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menawarkan pembangunan jaringan kereta api logistik di Pulau Kalimantan kepada investor swasta melalui skema investasi non-APBN. Penawaran itu disampaikan pada Sabtu, 27 Juni 2026, sebagai upaya merealisasikan proyek tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Skema pembiayaan tanpa APBN

Menhub menegaskan proyek ditawarkan untuk dibiayai oleh pihak swasta agar realisasi dapat lebih cepat dan berkelanjutan. Skema ini memberi peluang pembiayaan alternatif selain penganggaran negara.

"Kami tawarkan melalui skema investasi tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),"

Peran PT KAI dan bukti kelayakan

Menurut Dudy, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat ikut serta berinvestasi bila proyek dinilai menguntungkan dan berkelanjutan. Ia mencontohkan keberhasilan angkutan logistik kereta di Sumatra Selatan sebagai bukti layanan komersial dapat berjalan tanpa subsidi langsung pemerintah.

"Kalau secara bisnis menguntungkan, silakan PT KAI ikut berinvestasi,"

Menhub menambahkan bahwa bisnis angkutan logistik di Sumatra Selatan memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan PT KAI. Prinsip itu membantu menopang operasi kereta di rute lain melalui mekanisme subsisdi silang.

"Prinsipnya ada subsidi silang antarlini usaha,"

Dukungan Presiden dan implikasi nasional

Proyek ini mendapat dorongan dari Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong percepatan pembangunan jaringan logistik sesuai kebutuhan nasional. Menhub menyatakan percepatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat konektivitas dan distribusi logistik di seluruh negeri.

Ia juga mengingatkan biaya pembangunan infrastruktur kereta api tidak murah, sehingga keterlibatan investor swasta dianggap penting untuk mengurangi beban fiskal dan mempercepat realisasi.

Ringkasan poin penting

• Proyek kereta logistik Kalimantan ditawarkan dengan skema non-APBN.
• PT KAI dapat berinvestasi jika prospek bisnis menguntungkan.
• Keberhasilan Sumatra Selatan dijadikan acuan kelayakan komersial.
• Presiden mendorong percepatan untuk memperkuat distribusi nasional.

Langkah ini membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur logistik besar tanpa subsidi anggaran negara, sambil tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan operasional.