Kemenkop Usul Tambahan Rp1,34T untuk Operasionalisasi KDKMP
Kementerian Koperasi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun kepada DPR untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 11 Juni 2026. Jika disetujui, pagu Kemenkop akan meningkat menjadi sekitar Rp1,89 triliun dari sebelumnya Rp542,88 miliar.
Tujuan penambahan anggaran
Menteri Ferry mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini menjadi fokus utama kementerian untuk mempercepat layanan dan aktivitas koperasi di tingkat lokal.
Kami sangat senang apabila Komisi VI DPR RI memberikan masukan. Salah satunya penyempurnaan pendampingan koperasi, khususnya operasionalisasi KDKMP
Rincian usulan alokasi
Dari total usulan tambahan, mayoritas dialokasikan langsung ke program perkoperasian. Sisa anggaran digunakan untuk memperkuat manajemen kementerian agar pelaksanaan program berjalan efisien.
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Usulan tambahan anggaran | Rp1,34 triliun |
| Alokasi untuk program perkoperasian | Rp1,12 triliun |
| Alokasi untuk penguatan manajemen | Rp228,37 miliar |
| Pagu awal Kemenkop | Rp542,88 miliar |
| Pagu total jika disetujui | Rp1,89 triliun |
Progres dan target KDKMP
Ferry melaporkan progres fisik pembangunan KDKMP telah mencapai 12.533 unit yang rampung. Sebanyak 22.737 unit lain masih dalam tahap konstruksi. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu unit mulai beroperasi pada Agustus 2026, dan total 40 ribu unit beroperasi hingga akhir 2026.
Kemenkop akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan operasionalisasi berjalan optimal di daerah.
Dukungan DPR dan pengawasan
Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Kemenkop. Namun ia menekankan pentingnya pengawalan ketat pada tahap operasionalisasi agar tujuan program tercapai dan anggaran digunakan efektif.
Yang paling penting sekarang adalah tahap operasionalisasi KDKMP. Ini harus benar-benar dikawal agar bisa berjalan sesuai tujuan
Komisi VI juga meminta Kemenkop memperkuat sistem pengawasan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi, seiring percepatan operasionalisasi di seluruh daerah.
Dengan usulan ini, pemerintah berharap mempercepat layanan koperasi desa/kelurahan dan sekaligus memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui dukungan fiskal dan pengawasan yang lebih ketat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...