KemenHAM: Revisi UU HAM Libatkan Seluruh Lembaga HAM Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membantah tudingan Komnas HAM bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak partisipatif atau dimanipulatif. Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli KemenHAM Rumadi Ahmad pada Jumat, 29 Mei 2026. KemenHAM menegaskan proses revisi sejak awal melibatkan berbagai lembaga nasional HAM dan terus membuka ruang dialog.
Partisipasi lembaga nasional
KemenHAM mengatakan undangan pembahasan revisi UU HAM dikirimkan kepada sejumlah lembaga hak asasi manusia. Instansi yang disebut antara lain:
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Komisi Nasional Disabilitas
- Komnas Perempuan
- Komnas HAM (secara berkala diundang)
Menurut KemenHAM, kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam berbagai forum menunjukkan proses yang partisipatif dan terbuka.
Tanggapan terhadap tudingan manipulasi
Kementerian menilai tudingan manipulasi partisipasi "merendahkan" dan tidak berdasar. Rumadi Ahmad menegaskan sikapnya dalam keterangan tertulis.
"Tidak benar proses penyusunan perubahan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak partisipatif. Tuduhan Kementerian HAM melakukan manipulasi partisipasi merupakan tuduhan yang merendahkan."
Ketidakhadiran Komnas HAM dalam sejumlah forum
Rumadi menyebut ada periode ketika perwakilan Komnas HAM tidak menghadiri sejumlah forum pembahasan. Menurutnya, ketidakhadiran itu terjadi tanpa penjelasan yang jelas, meski pemerintah terus membuka ruang dialog.
"Belakangan, perwakilan Komnas HAM tidak lagi menghadiri sejumlah forum pembahasan revisi undang-undang tanpa penjelasan jelas. Kondisi tersebut terjadi meskipun pemerintah terus membuka ruang dialog dan pembahasan bersama berbagai lembaga nasional HAM."
Isu independensi dan kewenangan Komnas HAM
Kementerian juga membantah anggapan bahwa revisi UU HAM akan melemahkan independensi Komnas HAM. Rumadi menilai tudingan itu tidak memiliki dasar kuat dan menegaskan rancangan revisi tidak mengurangi kewenangan lembaga.
"Tidak ada independensi Komnas HAM yang diganggu dengan revisi ini. Demikian juga dengan kewenangan, bukan hanya penyelidikan, tetapi juga penyidikan."
Draf revisi dan mekanisme koordinasi
KemenHAM menyatakan draf revisi menambahkan mekanisme koordinasi antar lembaga HAM untuk penanganan kasus beririsan. Meskipun masih ada poin yang diperdebatkan, pemerintah menyatakan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak.
Rumadi menegaskan pentingnya masukan, termasuk dari Komnas HAM, untuk menyempurnakan pembahasan revisi undang-undang tersebut.
Proses pembahasan akan tetap berjalan dengan pendekatan dialogif antara pemerintah dan lembaga-lembaga HAM nasional, sementara isu-isu yang diperdebatkan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme konsultasi yang lebih intensif.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...