KemenHAM: Revisi UU HAM Libatkan Seluruh Lembaga HAM Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membantah tudingan Komnas HAM bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak partisipatif atau dimanipulatif. Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli KemenHAM Rumadi Ahmad pada Jumat, 29 Mei 2026. KemenHAM menegaskan proses revisi sejak awal melibatkan berbagai lembaga nasional HAM dan terus membuka ruang dialog.

Partisipasi lembaga nasional

KemenHAM mengatakan undangan pembahasan revisi UU HAM dikirimkan kepada sejumlah lembaga hak asasi manusia. Instansi yang disebut antara lain:

• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Komisi Nasional Disabilitas
• Komnas Perempuan
• Komnas HAM (secara berkala diundang)

Menurut KemenHAM, kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam berbagai forum menunjukkan proses yang partisipatif dan terbuka.

Tanggapan terhadap tudingan manipulasi

Kementerian menilai tudingan manipulasi partisipasi "merendahkan" dan tidak berdasar. Rumadi Ahmad menegaskan sikapnya dalam keterangan tertulis.

"Tidak benar proses penyusunan perubahan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak partisipatif. Tuduhan Kementerian HAM melakukan manipulasi partisipasi merupakan tuduhan yang merendahkan."

Ketidakhadiran Komnas HAM dalam sejumlah forum

Rumadi menyebut ada periode ketika perwakilan Komnas HAM tidak menghadiri sejumlah forum pembahasan. Menurutnya, ketidakhadiran itu terjadi tanpa penjelasan yang jelas, meski pemerintah terus membuka ruang dialog.

"Belakangan, perwakilan Komnas HAM tidak lagi menghadiri sejumlah forum pembahasan revisi undang-undang tanpa penjelasan jelas. Kondisi tersebut terjadi meskipun pemerintah terus membuka ruang dialog dan pembahasan bersama berbagai lembaga nasional HAM."

Isu independensi dan kewenangan Komnas HAM

Kementerian juga membantah anggapan bahwa revisi UU HAM akan melemahkan independensi Komnas HAM. Rumadi menilai tudingan itu tidak memiliki dasar kuat dan menegaskan rancangan revisi tidak mengurangi kewenangan lembaga.

"Tidak ada independensi Komnas HAM yang diganggu dengan revisi ini. Demikian juga dengan kewenangan, bukan hanya penyelidikan, tetapi juga penyidikan."

Draf revisi dan mekanisme koordinasi

KemenHAM menyatakan draf revisi menambahkan mekanisme koordinasi antar lembaga HAM untuk penanganan kasus beririsan. Meskipun masih ada poin yang diperdebatkan, pemerintah menyatakan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak.

Rumadi menegaskan pentingnya masukan, termasuk dari Komnas HAM, untuk menyempurnakan pembahasan revisi undang-undang tersebut.

Proses pembahasan akan tetap berjalan dengan pendekatan dialogif antara pemerintah dan lembaga-lembaga HAM nasional, sementara isu-isu yang diperdebatkan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme konsultasi yang lebih intensif.