Kemenekraf Usul Tambahan Anggaran Rp1,73 Triliun untuk 2027

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk pelaksanaan program pada 2027. Usulan ini disampaikan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam rapat dengan Komisi VII DPR pada Senin, 31 Agustus 2026. Kemenekraf menyebut kebutuhan dana itu penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dan pagu yang tersedia serta memastikan target kinerja tercapai.

Rincian usulan dan pagu saat ini

Dalam rapat tersebut, Riefky menyatakan bahwa pagu indikatif Kemenekraf untuk 2027 hanya sebesar Rp428,6 miliar. Angka ini dinilai belum memadai untuk membiayai program strategis yang telah dirancang kementerian.

“Sedangkan untuk tahun 2027, Kemenekraf mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Sebagian besar diarahkan mendukung pelaksanaan program Ekraf,” ucap Teuku Riefky.

Prioritas penggunaan tambahan anggaran

Kemenekraf merinci bahwa dana tambahan akan difokuskan pada pengembangan program-program inti sektor kreatif. Prioritas utama meliputi aktivasi desa kreatif, pengembangan creative hub, dan program Creative by Indonesia. Selain itu, anggaran diarahkan untuk:

• bantuan pemerintah bagi pelaku kreatif;
• penguatan kelembagaan;
• diplomasi ekonomi kreatif;
• dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Respon DPR dan langkah berikutnya

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta Kemenekraf segera menyusun roadmap terpadu. Roadmap ini penting agar program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Creative by Indonesia menjadi bagian dari prioritas nasional dan dapat diukur keberhasilannya.

Evita menekankan kebutuhan target terukur dalam roadmap, termasuk cakupan daerah, jumlah pelaku yang difasilitasi, peningkatan omzet, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Permintaan ini dimaksudkan agar alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak nyata bagi ekonomi lokal.

Implikasi ke depan

Jika disetujui, tambahan anggaran akan memperbesar kapasitas Kemenekraf menjalankan program pemberdayaan kreatif di daerah dan mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. Proses pembahasan usulan anggaran akan terus bergulir di DPR, dan kementerian diminta memperjelas target serta mekanisme pelaksanaan agar usulan mendapat dukungan legislator.