Pemerintah Perkuat Koordinasi Humas Pusat-Daerah Lawan Hoaks
Pemerintah memperkuat koordinasi kehumasan antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat komunikasi kebijakan dan melawan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta hoaks. Pernyataan ini disampaikan saat forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi derasnya arus informasi di era digital dan memperkuat respons publik terhadap informasi keliru.
Koordinasi Pusat-daerah sebagai strategi utama
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa kerja sama menjadi kunci menghadapi arus informasi yang cepat. Ia menyebut koordinasi harus terjadi antarkementerian, lembaga, hingga provinsi dan kabupaten/kota. Forum Bakohumas diharapkan menjadi wadah evaluasi dan penyelarasan narasi kebijakan.
"Dalam melawan disinformasi dan juga hoaks, kita perlu kerja sama yang kuat, koordinasi yang kuat. Baik antarkementerian dan lembaga maupun juga di daerah-daerah,"
Komunikasi program sama pentingnya dengan pelaksanaan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai komunikasi kebijakan setara pentingnya dengan program itu sendiri. Menurutnya, tanpa komunikasi yang baik, hasil program tidak akan optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang teratur dan proaktif.
"Komunikasi kebijakan itu, komunikasi program itu sama pentingnya dengan program itu sendiri. Komunikasi program harus dijalankan supaya hasilnya semakin optimal,"
Komunikasi dua arah dan penguatan narasi positif
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti jaringan humas yang sudah tersedia hingga tingkat daerah. Ia meminta agar jaringan tersebut tidak hanya menjalankan komunikasi satu arah, tetapi juga aktif membaca percakapan publik. Masukan publik diharapkan menjadi bahan perbaikan kebijakan dan penyusunan narasi yang lebih relevan.
"Supaya dunia maya kita tidak hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal negatif. Ada berita baik, ada hal yang inspiratif,"
Agenda berkelanjutan dan harapan ke depan
Peserta forum menyepakati perlunya pertemuan berkala, minimal tahunan, untuk menyatukan narasi dan mempercepat koordinasi. Penguatan ini dinilai penting seiring digitalisasi yang mempercepat penyebaran informasi. Dengan rutinitas koordinasi, pemerintah berharap mampu meningkatkan responsifitas dan menghadirkan informasi yang menjelaskan dampak nyata program kepada masyarakat.
Penguatan koordinasi kehumasan diharapkan tidak hanya meredam hoaks, tetapi juga memberi ruang bagi cerita inspiratif daerah sehingga wajah program pemerintah semakin terlihat melalui pengalaman warga yang merasakan manfaatnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenekraf Usul Tambahan Anggaran Rp1,73 Triliun untuk 2027
Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran Rp1,73 triliun untuk 2027 guna memperkuat program Desa Kreatif, Cre...
Puan: DPR Terbuka Terhadap Kritik, Siap Benahi Kinerja
Puan Maharani menyatakan DPR terbuka terhadap kritik dan siap berbenah setelah laporan kinerja Tahun Sidang...
DPR Terima 9.205 Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2025–2026
DPR RI menerima 9.205 pengaduan sepanjang Tahun Sidang 2025–2026; semua aspirasi diteruskan ke alat kelengka...
Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri EEF ke-11 di Vladivostok
Presiden Prabowo dijadwalkan menjadi tamu utama EEF ke-11 di Vladivostok (1-4 Sept 2026) dan bertemu Preside...
DPR Minta Kemenekraf Susun Roadmap Ekonomi Kreatif Terpadu
Komisi VII DPR minta Kemenekraf susun roadmap terpadu dengan target terukur, pipeline proyek, dan dukungan a...
DPR Gelar Rapat Paripurna HUT ke-81 dan Uji Kelayakan Pimpinan BI
DPR menggelar rapat paripurna 1 Sept 2026 di Senayan untuk peringati HUT ke-81 dan membahas uji kelayakan ca...