Pemerintah Perkuat Koordinasi Humas Pusat-Daerah Lawan Hoaks
Pemerintah memperkuat koordinasi kehumasan antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat komunikasi kebijakan dan melawan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta hoaks. Pernyataan ini disampaikan saat forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi derasnya arus informasi di era digital dan memperkuat respons publik terhadap informasi keliru.
Koordinasi Pusat-daerah sebagai strategi utama
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa kerja sama menjadi kunci menghadapi arus informasi yang cepat. Ia menyebut koordinasi harus terjadi antarkementerian, lembaga, hingga provinsi dan kabupaten/kota. Forum Bakohumas diharapkan menjadi wadah evaluasi dan penyelarasan narasi kebijakan.
"Dalam melawan disinformasi dan juga hoaks, kita perlu kerja sama yang kuat, koordinasi yang kuat. Baik antarkementerian dan lembaga maupun juga di daerah-daerah,"
Komunikasi program sama pentingnya dengan pelaksanaan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai komunikasi kebijakan setara pentingnya dengan program itu sendiri. Menurutnya, tanpa komunikasi yang baik, hasil program tidak akan optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang teratur dan proaktif.
"Komunikasi kebijakan itu, komunikasi program itu sama pentingnya dengan program itu sendiri. Komunikasi program harus dijalankan supaya hasilnya semakin optimal,"
Komunikasi dua arah dan penguatan narasi positif
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti jaringan humas yang sudah tersedia hingga tingkat daerah. Ia meminta agar jaringan tersebut tidak hanya menjalankan komunikasi satu arah, tetapi juga aktif membaca percakapan publik. Masukan publik diharapkan menjadi bahan perbaikan kebijakan dan penyusunan narasi yang lebih relevan.
"Supaya dunia maya kita tidak hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal negatif. Ada berita baik, ada hal yang inspiratif,"
Agenda berkelanjutan dan harapan ke depan
Peserta forum menyepakati perlunya pertemuan berkala, minimal tahunan, untuk menyatukan narasi dan mempercepat koordinasi. Penguatan ini dinilai penting seiring digitalisasi yang mempercepat penyebaran informasi. Dengan rutinitas koordinasi, pemerintah berharap mampu meningkatkan responsifitas dan menghadirkan informasi yang menjelaskan dampak nyata program kepada masyarakat.
Penguatan koordinasi kehumasan diharapkan tidak hanya meredam hoaks, tetapi juga memberi ruang bagi cerita inspiratif daerah sehingga wajah program pemerintah semakin terlihat melalui pengalaman warga yang merasakan manfaatnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...