Permintaan Air dari AI Diperkirakan Naik 129%, RI Siapkan Aturan

Jakarta. Permintaan air sepanjang rantai nilai kecerdasan buatan (AI) diperkirakan meningkat pesat dalam beberapa tahun mendatang, kata utusan khusus PBB untuk air, Retno Marsudi, pada 2026 Indonesia Net-Zero Summit di Jakarta. Peningkatan ini berpotensi memperburuk tekanan pada wilayah yang sudah kekurangan air dan menuntut langkah pengelolaan yang lebih ketat dari operator data center.

Ancaman kebutuhan air dari adopsi AI

Retno memperingatkan bahwa ekspansi cepat AI global akan mendorong lonjakan kebutuhan air sebesar 129% di sepanjang rantai nilai. Ia juga menyebut bahwa sekitar 40% data center dunia berada di wilayah dengan tekanan air tinggi.

AI's rapid global expansion is set to drive a 129% increase in water demand across the value chain. As many as 40% of the data centers in the world are in high-water stress areas

Imbasnya, data center yang mendukung aplikasi AI harus memastikan operasi mereka hemat air dan menerapkan teknologi pendinginan serta daur ulang air yang efisien. Tanpa langkah itu, kegiatan AI berisiko menambah beban pada sumber daya air lokal.

Kesenjangan pembiayaan air bersih

Selain ancaman dari AI, Retno juga mengingatkan tentang kesenjangan investasi besar untuk akses air bersih global. Menurut estimasi PBB, dunia membutuhkan sekitar $6,7 triliun untuk akses air bersih universal sampai 2030, dan kebutuhan itu naik menjadi $22,6 triliun pada 2050.

Ia menyoroti komposisi pendanaan yang timpang: sekitar 86% dana untuk air dan sanitasi berasal dari anggaran publik, sementara kontribusi sektor swasta hanya sekitar 2%.

About 86% of the funding for water and sanitation is coming from public money. The private sector’s [contribution] is only at 2%; it’s just a drop in the bucket

Retno meminta pemerintah bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk menutup celah pembiayaan ini, termasuk menarik lebih banyak investasi swasta.

Respons dan kebijakan Indonesia

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia sedang mengejar kerja sama regional untuk pembangunan data center bersama tetangga dekat, Singapura. Langkah ini dinilai penting untuk mengelola kebutuhan infrastruktur komputasi yang besar sambil mengurangi tekanan lokal pada sumber daya air.

Pemerintah juga mengisyaratkan kebijakan "water farming" yang mewajibkan pemulihan air tanah yang diekstraksi. Aturan teknis terkait rencana itu direncanakan rampung dalam bentuk peraturan pemerintah sebelum akhir tahun ini, dengan proses penilaian publik yang masih berjalan.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa aturan itu akan mencakup pelaku usaha yang mengoperasikan data center yang boros air.

Basically the rule will apply to everyone

Implikasi dan langkah ke depan

Perkembangan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk integrasi kebijakan air, teknologi pendinginan hemat air, dan mekanisme pembiayaan inovatif. Tanpa sinergi tersebut, ekspansi AI berisiko memperparah kelangkaan air di wilayah rentan.

Ke depan, fokus harus pada penerapan standar efisiensi air di data center, penguatan kerja sama publik-swasta, dan insentif investasi untuk teknologi yang mengurangi konsumsi air.