DPD: Arah Kebijakan Ekonomi 2027 Fokus pada Pemerataan

DPD RI menilai arah kebijakan ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menempatkan pemerataan dan keadilan sosial sebagai prioritas. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung pada Kamis, 21 Mei 2026, menyusul paparan kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran mendatang.

Prioritas: pemerataan dan keadilan sosial

Tamsil menegaskan bahwa kebijakan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan menguatkan ekonomi rakyat dan daerah. Langkah ini dianggap penting di tengah dinamika ekonomi global dan meningkatnya ketimpangan. Menurutnya, skema pembangunan harus menempatkan equity sebagai fondasi agar manfaat ekonomi dapat dinikmati lebih luas.

«Ini menunjukkan arah pembangunan yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama,»

Model ekonomi jalan tengah dan Indonesia Incorporated

Tamsil menyebut konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden relevan dengan kondisi saat ini. Ia menilai Indonesia perlu memberi ruang bagi pertumbuhan dan inovasi, sambil memastikan negara hadir untuk menjaga distribusi yang adil. Gagasan Indonesia Incorporated juga diapresiasi karena mendorong sinergi antarpelaku ekonomi.

Menurut Tamsil, kolaborasi antara pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat bisa memperkuat ekonomi inklusif dan mendistribusikan manfaat ke wilayah-wilayah penopang sumber daya nasional.

Akses pembiayaan dan penguatan ekonomi daerah

DPD menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap kelompok usaha kecil. Tamsil menekankan perlunya pembiayaan lebih mudah dan terjangkau, khususnya dari bank-bank milik negara, untuk mendukung pertumbuhan usaha rakyat.

«Akses pembiayaan harus lebih adil agar pelaku usaha kecil dapat berkembang. Dan menjadi penggerak ekonomi nasional,»

Ia juga mendorong penguatan pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda sebagai upaya mencetak pencipta lapangan kerja baru.

Siapa yang diuntungkan

• UMKM
• Petani
• Nelayan
• Koperasi
• Pelaku usaha pemula dan daerah tertinggal

Penutup: pengawasan dan tindak lanjut

DPD menyatakan siap mengawal agenda fiskal agar kebijakan tetap berpihak pada daerah dan mampu mempersempit kesenjangan antarwilayah. Implementasi kebijakan, kata Tamsil, harus terukur sehingga pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.