Pemerintah Perpanjang WFH Dua Bulan Imbas Perang Iran
Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua bulan ke depan. Keputusan diumumkan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Mei 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Perpanjangan ini diambil untuk menghemat bahan bakar minyak seiring terganggunya pasokan akibat perang di kawasan Timur Tengah.
Alasan perpanjangan dan pengumuman resmi
Perpanjangan WFH diumumkan menyusul kondisi geopolitik yang memengaruhi suplai minyak mentah dunia. Pemerintah menilai pengurangan mobilitas kerja dapat membantu efisiensi konsumsi BBM nasional.
"Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home. WFH untuk dua bulan ke depan,"
Insentif untuk mendorong pertumbuhan kuartal II
Selain perpanjangan WFH, pemerintah menyiapkan paket insentif untuk menjaga momentum ekonomi pada kuartal II 2026. Insentif tersebut dimaksudkan agar aktivitas ekonomi tetap bergerak meski adanya pembatasan mobilitas kerja.
"Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Insentif untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," ujar Airlangga.
Aturan teknis WFH menurut Ketenagakerjaan
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. SE ditujukan kepada pimpinan perusahaan dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Aturan itu mendorong penerapan WFH sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi sekaligus adaptasi pola kerja yang produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan WFH disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.
"Diimbau untuk menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan. Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,"
Dampak dan langkah ke depan
Perpanjangan WFH diharapkan menurunkan konsumsi BBM sektor transportasi komuter. Namun efektivitas kebijakan akan bergantung pada kepatuhan perusahaan dan kesiapan infrastruktur digital. Pemerintah berjanji memantau kondisi ekonomi dan pasokan energi, serta menyesuaikan kebijakan jika situasi global berubah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Menko PMK Minta Guru Cermati Kesehatan Mental Siswa di Bojonegoro
Menko PMK Pratikno meresmikan 30 ruang kelas di SMPN 1 Padangan, Bojonegoro, dan meminta guru memberi perhat...
Olahraga di Ragunan Makin Ramai, Akses Fasilitas Dibuka Pagi
Taman Margasatwa Ragunan ramai dikunjungi untuk olahraga pagi; fasilitas terbuka bisa dipakai dengan bayar t...
Pemerintah Dorong Kemandirian Penerima Bansos lewat Pemutakhiran Data
Pemerintah perkuat penyaluran bansos lewat pemutakhiran data triwulanan dan pendampingan bertahap agar pener...
Pemerintah Perbarui Data Bansos untuk Kurangi Salah Sasaran
Pemerintah perbarui data bansos secara digital untuk menekan 45 persen kesalahan penerima dan memastikan ban...
Hanura Siapkan Strategi Gaet Gen Z dengan Fokus Kerja dan Pendidikan
Hanura menyasar pemilih Gen Z untuk Pemilu 2029 dengan program ketenagakerjaan dan pendidikan yang terhubung...
Kogamti Ajak Generasi Muda Refleksikan Makna Kemerdekaan
Kogamti mengajak generasi muda merefleksikan kemerdekaan ke-81 pada 22 Agustus 2026 di Jakarta untuk menilai...