Kebijakan Ekspor Satu Pintu Picu Kekhawatiran Industri Sawit

Pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis nasional pada pidato RAPBN 2027 di DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola tunggal ekspor. Pengumuman ini memicu respons kuat dari pelaku industri sawit yang khawatir terhadap stabilitas harga dan kelanjutan transaksi petani.

Respons pelaku industri sawit

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan pasar bereaksi cepat setelah kebijakan diumumkan. Ia mencatat turunannya harga CPO dan tekanan terhadap harga jual petani.

Sejak Bapak Presiden kemarin mengumumkan soal ekspor satu pintu, itu respon pasar terutama harga CPO di beberapa tempat ya, turun kemarin minus Rp800. Hari ini itu harga Tandan Buat Sundar (TBS) sawit di level petani kecil itu tergerus antara Rp100-Rp200 per kilogram

Darto menambahkan beberapa pabrik mulai menahan pembelian TBS dari kebun luar inti. Selain itu, beberapa pabrik mengurangi pembelian CPO dari pihak ketiga, yang menurutnya meningkatkan tekanan likuiditas bagi petani kecil.

Dampak harga dan dinamika pasar

Menurut pelaku, pengumuman kebijakan menciptakan ketidakpastian yang mendorong spekulasi pasar. Penurunan harga CPO tercatat langsung pada hari pengumuman, lalu merembet pada harga tandan buah petani.

Nah ketika keran ekspornya itu ditutup, ini kan sama halnya mematikan proses transaksi antara perusahaan dan juga petani itu sendiri. Itu pengalaman di masa lalu, nah pengalaman sekarang penuh dengan spekulasi

Situasi ini dikhawatirkan memperburuk pendapatan petani sawit kecil. Bila pembelian oleh pabrik berkurang, harga di tingkat desa bisa turun ke titik yang tidak layak secara ekonomis.

Kekhawatiran hukum dan stabilitas regulasi

Ketua Komite Tambang dan Mineral Apindo, Pahendra Sinadia, menyoroti aspek kepastian hukum dan dampak regulasi terhadap daya saing ekspor. Ia menilai mekanisme satu pintu masih perlu pembahasan teknis lebih dalam.

Bagi sisi pelaku usaha kita butuh kepastian hukum, stabilitas regulasi agar daya saing ekspor. Apalagi yang disampaikan pak Presiden ini kebijakannya akan berdampak kepada eksporter komunitas, 2 komunitas, sawit dan batu bara

Pahendra khawatir perubahan sistem akan memengaruhi kontrak dagang dan posisi tawar eksportir Indonesia di pasar global. Skenario implementasi yang terburu-buru dinilai berisiko menimbulkan gangguan pasokan dan sengketa kontraktual.

Harapan industri dan langkah selanjutnya

Pelaku industri berharap pemerintah melibatkan pengusaha dan pemangku kepentingan sebelum kebijakan diberlakukan penuh. Keterlibatan ini dianggap penting untuk menjaga kepastian usaha dan stabilitas perdagangan komoditas nasional.

Diskusi teknis lanjutan dan komunikasi yang jelas antara pemerintah, perusahaan pengelola, dan petani dianggap kunci agar kebijakan tidak memperburuk kondisi pasar dan kesejahteraan petani.