PDI Perjuangan Jember Tolak Tanggung Jawab Pinjaman Rp786,573 miliar

JEMBER — Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember menolak menanggung risiko fiskal atas rencana pinjaman daerah sebesar Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Penolakan itu disampaikan saat rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas KUA-PPAS 2027, Rabu (19/8/2026).

Permintaan pembahasan bertahap

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, meminta agar pembahasan anggaran dilakukan secara berurutan. Dia menegaskan keputusan mengenai pinjaman baru harus didahului kesepakatan terhadap proyeksi pendapatan, belanja, dan defisit 2027.

“Mari kita bahas dari rencana pendapatan dulu, apakah kita sepakati TAPD membuat proyeksi pendapatan Rp4,521 triliun yang terdiri dari PAD Rp1,294 triliun dan transfer Rp3,226 triliun,”

Widarto menilai angka pinjaman seharusnya ditentukan setelah kebutuhan belanja dan kekurangan pembiayaan diketahui. Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum menetapkan utang baru.

“Nominal utang baru diketahui ketika kita sudah tahu pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kekurangan biayanya berapa,”

Dampak transfer pusat 2026 terhadap kebutuhan pinjaman

Anggota fraksi itu mengingatkan adanya tambahan transfer pemerintah pusat sebesar Rp223 miliar pada 2026. Menurut Widarto, dana tersebut berpotensi membiayai sebagian pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan pinjaman 2027 berkurang.

“Kalau sebagian infrastruktur sudah dibangun pada 2026 dengan anggaran dari pusat tersebut, maka tidak harus dianggarkan lagi pada 2027. Jadi, otomatis ini mengurangi rencana pinjaman Rp400 miliar untuk infrastruktur,”

Ancaman walk out dan posisi fraksi

Saat pembahasan memanas, anggota Fraksi PDI Perjuangan Candra Ary Fianto menyatakan akan meninggalkan rapat jika aspirasi fraksi tidak diakomodasi dan draf anggaran tidak dibuka secara transparan.

“Bila aspirasi dari fraksi kami, PDI Perjuangan, tidak diakomodasi dengan menunjukkan draf anggaran, kami akan WO dari rapat sidang ini,”

Penolakan fraksi ini disebut mendapat dukungan dari Muhammad Fawait, salah satu pihak pengusung Bupati Jember. Namun, lima fraksi pendukung pemerintah lainnya tetap menyetujui rencana pinjaman daerah tersebut.

Langkah selanjutnya

Pembahasan dipastikan berlanjut dengan titik krusial pada kesepakatan proyeksi pendapatan dan defisit. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menghormati keputusan Badan Anggaran, tetapi menegaskan tidak akan menanggung risiko fiskal jika pinjaman disetujui tanpa kajian komprehensif.

Catatan: Rapat berlangsung dalam rangka pembahasan KUA-PPAS 2027 dan menyentuh aspek proyeksi pendapatan serta rencana pembiayaan daerah.