Pemprov Sumut Tindaklanjuti Perbaikan Jalan Batu Pane 2,5 km di Asahan

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menindaklanjuti permintaan perbaikan Jalan Batu Pane sepanjang 2,5 kilometer di Kabupaten Asahan. Keputusan itu disampaikan Gubernur Sumut setelah menerima kunjungan kerja Bupati Asahan pada Senin (18/5) di Kantor Gubernur Jalan Diponegoro.

Peninjauan lapangan jadi langkah awal

Gubernur menyatakan Pemprov akan melakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi riil jalan sebelum pembangunan dimulai. Langkah ini dinilai penting agar perencanaan sesuai dengan kebutuhan teknis di lokasi.

"Kami menyambut baik seluruh aspirasi dari Kabupaten Asahan. Pemprov Sumut akan segera mengkaji dan mengupayakan pembangunan jalan tersebut. Mengenai grand design yang diminta, akan segera dikoordinasikan agar semuanya terencana dengan baik,"

Ia menambahkan bahwa percepatan proyek bergantung pada proses administrasi dan ketersediaan anggaran. "Kalau memang bisa tahun ini kita kerjakan, ya sudah kita kerjakan segera. Dan saya minta semuanya dapat dikerjakan dengan kualitas yang baik," ujar Gubernur.

Dampak sosial-ekonomi akibat kerusakan

Bupati Asahan memaparkan kondisi darurat akibat kerusakan jalan. Menurutnya, rusaknya akses tersebut mengganggu aktivitas ekonomi warga sekitar dan menjadi hambatan distribusi barang dan jasa.

"Jalan ini sangat vital bagi masyarakat. Akibat kerusakan jalan tersebut, perekonomian masyarakat saat ini menjadi lumpuh,"

Karena itu, Pemkab Asahan mengusulkan perbaikan segera serta penyusunan grand design untuk memastikan solusi jangka panjang.

Usulan lain: pendidikan dan keamanan

Selain perbaikan jalan, Bupati juga mengajukan beberapa usulan prioritas lain kepada Pemprov. Rencana tersebut meliputi:

• Peresmian SMA Negeri Rahuning agar sekolah dapat menerima siswa baru setempat.
• Pembangunan akses untuk pos mercusuar yang difasilitasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memantau Selat Malaka.

Usulan akses menuju lokasi mercusuar menjadi bagian dari kebutuhan infrastruktur penunjang yang perlu dikoordinasikan lintas instansi.

Proses selanjutnya

Pemprov akan memverifikasi hasil peninjauan dan menilai kelayakan anggaran sebelum menentukan waktu pelaksanaan. Jika administrasi memungkinkan, perbaikan jalan dapat direalisasikan tahun ini dengan prioritas pada kualitas pekerjaan.

Koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Sumut dan Pemkab Asahan akan menentukan skala pekerjaan dan sumber pendanaan yang digunakan.