DPRD Jombang Minta Investigasi Lengkap Kasus MBG di SMPN 1 Kabuh

JOMBANG — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, Ama Siswanto, mendesak investigasi menyeluruh serta penanganan penuh bagi puluhan siswa SMPN 1 Kabuh yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 2 September 2026. Ia meminta seluruh biaya pengobatan ditanggung dan penyebab gangguan diungkap secara ilmiah.

Investigasi dan tanggung jawab biaya

Ama menekankan investigasi tidak boleh setengah hati. Ia meminta penelusuran mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah. Hasil pemeriksaan medis dan laboratorium harus menjadi dasar kesimpulan dan tindak lanjut.

"Biaya harus ditanggung dan investigasi,"

Menurutnya, penanganan tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi. Investigasi juga perlu fokus pada perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

Jumlah korban dan keluhan kesehatan

Peristiwa itu menyebabkan 85 siswa dan empat guru melaporkan keluhan kesehatan hingga Kamis siang. Gejala yang muncul antara lain mual, pusing, sakit perut, dan diare. Sebanyak tujuh siswa masih menjalani perawatan rawat jalan di Puskesmas Kabuh.

• Mual
• Pusing
• Sakit perut
• Diare

Beberapa siswa menyoroti salah satu lauk, yaitu udang saus Padang. Mereka melaporkan aroma amis dan rasa asam pada lauk tersebut. Namun, dugaan bahwa lauk itu penyebab gangguan masih harus dibuktikan melalui tes laboratorium.

Tujuan investigasi dan perbaikan sistem

Ama mengingatkan bahwa tujuan investigasi bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan. Hasil pemeriksaan harus menjadi dasar perbaikan prosedur, standar keamanan pangan, dan pengawasan program MBG di sekolah.

"Tidak boleh terjadi lagi karena orang tuanya trauma karena makan menu MBG,"

Ia menegaskan evaluasi harus menghasilkan rekomendasi konkret agar keamanan makanan anak sekolah terjamin.

Langkah berikutnya

Pihak sekolah dan dinas terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan laboratorium pada sampel makanan dan mempublikasikan hasil pemeriksaan. Selain itu, perlu ada kepastian tentang penanggungjawab biaya perawatan korban agar orang tua tidak terbebani.

Dengan bukti medis dan laboratorium, tindakan perbaikan dan kebijakan pengawasan MBG dapat dibuat secara objektif dan bertanggung jawab.

Catatan: Permintaan investigasi ini muncul setelah puluhan siswa dan guru mengeluh sakit pasca-konsumsi MBG pada 2 September 2026, dan menjadi perhatian publik di wilayah tersebut.