Bupati Sergai dan Kajati Sumut Gelar Workshop Integritas Aparatur

Sei Rampah, 3 November — Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya bersama Wakil Bupati Adlin Tambunan menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin, untuk membuka Workshop Integritas Aparatur di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati.

Acara bertema Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui Pemahaman Hukum dan Integritas Aparatur Pemerintah digelar untuk memperkuat kepatuhan hukum, pencegahan penyimpangan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pesan kepala daerah: berani tapi berlandaskan hukum

Bupati Darma Wijaya menekankan bahwa aparatur dituntut berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat, namun setiap langkah harus berlandaskan aturan agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kehadiran Bapak Kajati Sumatera Utara merupakan kehormatan sekaligus kesempatan untuk memperoleh arahan, pembinaan, dan penguatan bagi jajaran aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.”

Ia mengingatkan agar ketakutan mengambil keputusan tidak menghambat pelayanan dan pembangunan, namun semangat melaksanakan program juga tidak boleh mengabaikan aturan.

“Jangan sampai ketakutan mengambil keputusan menghambat pelayanan dan pembangunan. Tetapi jangan pula semangat melaksanakan program dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan.”

Sinergi Pemkab dan Kejaksaan

Darma Wijaya menyebutkan dukungan Forkopimda dan tokoh masyarakat turut memperkuat program pembangunan daerah. Secara khusus, Kejaksaan Negeri Sergai aktif melakukan pendampingan melalui beberapa program penting.

• Pendampingan proyek strategis nasional
• Program Jaga Desa
• Jaksa Sahabat Pendidik

Menurutnya, pendampingan tersebut memberi masukan untuk langkah antisipasi dan pencegahan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kajati: pencegahan harus dimulai sejak awal

Kajati Sumatera Utara, Muhibuddin, menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintahan yang besar menuntut komitmen kuat terhadap kepatuhan hukum dan integritas. Pencegahan korupsi perlu dijalankan sebelum penyimpangan terjadi.

”Kami menekankan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai sebelum penyimpangan terjadi, bukan setelah perkara muncul,”

Ia menjelaskan praktik korupsi berdampak pada efektivitas belanja pembangunan, kualitas layanan publik, pendapatan asli daerah, kepercayaan masyarakat, dan iklim investasi. Karenanya, pencegahan membutuhkan komitmen bersama, sistem yang kuat, pengawasan efektif, serta teladan dari pimpinan.

Peserta dan harapan

Kegiatan dihadiri unsur pimpinan Forkopimda Sergai, Sekretaris Daerah Suwanto Nasution, Kajari Sergai Rahmad Isnaini, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, camat, dan kepala desa. Penyelenggara berharap workshop memberi pemahaman hukum komprehensif dan langkah konkret untuk mencegah penyimpangan serta memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.

Dengan penguatan integritas dan pendampingan hukum, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.