Jembatan Ambruk di Aceh Tenggara Belum Diperbaiki, Ekonomi Terdampak
KUTACANE — Akses jembatan antar kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang ambruk pascabanjir hidrometeorologi 2025 hingga kini belum diperbaiki. Rangka baja jembatan masih berserakan di lokasi penghubung Desa Natam dan Mbarung, terlihat pada Selasa (3/11), sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan warga.
Akses masih terputus dan kondisi di lapangan
Kepala Wilayah Camat Darul Hasanah, Hayadun Sp, menyatakan dua jembatan yang runtuh belum tersentuh pengerjaan rekonstruksi. Material rangka baja dibiarkan di lokasi, sehingga jalur antarkecamatan tetap terputus.
Akibatnya, transportasi umum sulit diandalkan dan biaya angkut naik tajam. Warga yang sehari-hari bergantung pada jembatan tersebut kini menghadapi keterbatasan mobilitas.
Dampak ekonomi dan pendidikan
Hayadun menjelaskan ambruknya jembatan telah menimbulkan dampak langsung pada pendapatan masyarakat. Penurunan aktivitas ekonomi lokal terjadi karena arus barang dan orang terhambat.
Selain itu, masalah transportasi juga memengaruhi pendidikan. Ribuan siswa yang bersekolah di Kecamatan Badar dan Kecamatan Babussalam mengalami kesulitan akses menuju sekolah.
- Kenaikan ongkos transportasi
- Terhambatnya distribusi barang kebutuhan
- Berkurangnya kunjungan antarwilayah
Permintaan kepada pemerintah
Dalam keterangannya, Hayadun meminta agar pemerintah memprioritaskan perbaikan jembatan yang roboh. Ia menyinggung perlunya keterlibatan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kemendagri untuk menuntaskan pekerjaan.
Harapan itu disampaikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang masih mengalami kesulitan akses transportasi sampai sekarang.
Gambar besar wilayah dan jaringan sungai
Kabupaten Aceh Tenggara terletak di pegunungan Bukit Barisan dan sebagian besar masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Daerah ini dilintasi tiga aliran sungai utama: Sungai Alas, Sungai Lawe Bulan, dan Sungai Lawe Kinge.
Di sepanjang tiga sungai tersebut terdapat banyak jembatan, baik milik daerah maupun yang berada di bawah pengelolaan pihak pusat seperti BPJN wilayah 3.5 Aceh. Beberapa jembatan di bawah pengelolaan BPJN juga kerap menghadapi persoalan infrastruktur.
Perbaikan jembatan-runtuh menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan mobilitas warga dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wabup Adlin Pimpin Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Perbaungan
Wabup Adlin pimpin upacara Hari Pahlawan 2026 di Perbaungan, menegaskan amanat Kementerian Sosial tentang ke...
Wabup Sergai Ajak Lanjutkan Semangat Pahlawan lewat Kerja Nyata
Wabup Sergai Adlin Tambunan minta masyarakat lanjutkan semangat pahlawan lewat kerja nyata dan pembangunan b...
Medan Siapkan Layanan Pengaduan WhatsApp AI, Target Desember 2026
Pemko Medan kembangkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp AI untuk percepat respons keluhan warga; rilis di...
Dua Santri Aceh Besar Raih Santri Inspiratif Provinsi Aceh 2026
Dua santri Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar meraih juara I dan III pada Penganugerahan Santri Inspir...
Golkar Labura Tegaskan Dukungan Penuh untuk Bahlil Lahadalia
DPD Golkar Labura menegaskan dukungan penuh kepada Bahlil Lahadalia dan meminta kader tetap solid meski munc...
Empat Pengedar Dihukum 3 Tahun atas 10 Butir Ekstasi di Medan
Empat pengedar ditangkap dan divonis 3 tahun penjara di PN Medan terkait kepemilikan 10 butir ekstasi; vonis...