Jembatan Ambruk di Aceh Tenggara Belum Diperbaiki, Ekonomi Terdampak

KUTACANE — Akses jembatan antar kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang ambruk pascabanjir hidrometeorologi 2025 hingga kini belum diperbaiki. Rangka baja jembatan masih berserakan di lokasi penghubung Desa Natam dan Mbarung, terlihat pada Selasa (3/11), sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan warga.

Akses masih terputus dan kondisi di lapangan

Kepala Wilayah Camat Darul Hasanah, Hayadun Sp, menyatakan dua jembatan yang runtuh belum tersentuh pengerjaan rekonstruksi. Material rangka baja dibiarkan di lokasi, sehingga jalur antarkecamatan tetap terputus.

Akibatnya, transportasi umum sulit diandalkan dan biaya angkut naik tajam. Warga yang sehari-hari bergantung pada jembatan tersebut kini menghadapi keterbatasan mobilitas.

Dampak ekonomi dan pendidikan

Hayadun menjelaskan ambruknya jembatan telah menimbulkan dampak langsung pada pendapatan masyarakat. Penurunan aktivitas ekonomi lokal terjadi karena arus barang dan orang terhambat.

Selain itu, masalah transportasi juga memengaruhi pendidikan. Ribuan siswa yang bersekolah di Kecamatan Badar dan Kecamatan Babussalam mengalami kesulitan akses menuju sekolah.

• Kenaikan ongkos transportasi
• Terhambatnya distribusi barang kebutuhan
• Berkurangnya kunjungan antarwilayah

Permintaan kepada pemerintah

Dalam keterangannya, Hayadun meminta agar pemerintah memprioritaskan perbaikan jembatan yang roboh. Ia menyinggung perlunya keterlibatan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kemendagri untuk menuntaskan pekerjaan.

Harapan itu disampaikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang masih mengalami kesulitan akses transportasi sampai sekarang.

Gambar besar wilayah dan jaringan sungai

Kabupaten Aceh Tenggara terletak di pegunungan Bukit Barisan dan sebagian besar masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Daerah ini dilintasi tiga aliran sungai utama: Sungai Alas, Sungai Lawe Bulan, dan Sungai Lawe Kinge.

Di sepanjang tiga sungai tersebut terdapat banyak jembatan, baik milik daerah maupun yang berada di bawah pengelolaan pihak pusat seperti BPJN wilayah 3.5 Aceh. Beberapa jembatan di bawah pengelolaan BPJN juga kerap menghadapi persoalan infrastruktur.

Perbaikan jembatan-runtuh menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan mobilitas warga dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.