Komisi VIII: Integrasi Zakat dan Pajak Dorong Pemberdayaan Umat
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menilai integrasi antara sistem zakat dan perpajakan nasional dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi umat. Pernyataan disampaikan dalam Focus Group Discussion Jurnalisme Filantropi yang digelar Baznas bersama Komisi VIII, Yayasan Halaqoh Tadarus Al-Qur'an, dan Lazismu pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Jakarta Pusat. Tujuannya adalah mengoptimalkan penghimpunan dana sosial keagamaan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan layanan publik.
Usulan integrasi zakat dan perpajakan
Singgih menekankan bahwa zakat dan pajak seharusnya saling melengkapi, bukan saling bersaing atau memberatkan masyarakat. Saat ini regulasi mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika disalurkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat resmi. Namun, muncul gagasan progresif untuk mengubahnya menjadi tax credit, yaitu zakat sebagai pengurang pajak yang terutang secara langsung.
Optimalisasi penghimpunan zakat melalui integrasi ini dapat memperkuat berbagai program pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan. Hingga penanggulangan bencana yang selama ini menjadi bagian penting dari pembangunan nasional
Argumen pendukung dan pengalaman luar negeri
Baznas menyatakan optimismenya bahwa skema tax credit tidak akan menggerus penerimaan negara. Pimpinan Baznas RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Dr Rizaludin Kurniawan, merujuk pada pengalaman Malaysia yang menunjukkan tren kenaikan zakat sekaligus kenaikan kepatuhan pajak.
Padahal kalau melihat Malaysia, risetnya menunjukkan ternyata zakat naik, pajak juga naik
Dibandingkan kita berdebat panjang memaksakan regulasi agar negara mewajibkan zakat, saya mendingan bicara bagaimana mendorong negara mengeluarkan insentif zakat. Tanpa perlu mewajibkan, kalau insentif fiskalnya bagus dan menguntungkan masyarakat, mereka akan otomatis berbondong-bondong membayar zakat melalui lembaga resmi
Tantangan implementasi
Singgih mengingatkan bahwa implementasi memerlukan kajian objektif dan komprehensif. Tantangan utama meliputi harmonisasi regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, kesiapan sistem digital yang terintegrasi antara otoritas pajak dan Baznas, serta perhitungan dampak fiskal terhadap penerimaan negara.
Baznas pun menyarankan uji coba terbatas sebelum penerapan luas. Salah satu lokasi yang diusulkan untuk pilot adalah Provinsi Aceh, di mana pengelolaan zakat sebagian sudah diakui sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah khusus.
Langkah ke depan dan konteks hukum
Aspirasi harmonisasi zakat dan pajak bertepatan dengan amanat Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang dijadwalkan pembahasan pada 2027. Para pihak yang terlibat berharap diskusi intensif antara pemerintah, DPR, akademisi, ulama, dan organisasi kemasyarakatan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistis dan berkeadilan.
Dengan desain kebijakan yang tepat, integrasi zakat dan perpajakan diharapkan bukan hanya memberi insentif fiskal, tetapi juga menciptakan ekosistem filantropi yang akuntabel, transparan, dan mendukung kesejahteraan rakyat secara luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...