IDI Sulawesi Utara Turun, Pemerintah Siapkan Perbaikan

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi di Manado pada 11 Juni 2026 untuk menindaklanjuti penurunan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengukuran IDI 2025 menunjukkan skor Sulawesi Utara sebesar 73,03, turun 8,84 poin dari tahun sebelumnya sehingga statusnya bergeser dari kategori tinggi ke kategori sedang.

Hasil Pengukuran IDI 2025

Skor 73,03 merupakan hasil resmi pengukuran yang menjadi dasar evaluasi pemerintah pusat dan daerah. Penurunan tersebut memicu kekhawatiran karena menunjukkan adanya kelemahan dalam beberapa aspek tata kelola demokrasi di tingkat provinsi.

Respons Pemerintah dan Fokus Rapat

Rapat koordinasi yang dipimpin pihak Kemenko Polkam bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Pertemuan menjadi wadah untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dan menyusun langkah konkrit agar kualitas demokrasi meningkat.

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, menekankan bahwa evaluasi tidak untuk mencari-cari kesalahan daerah. Evaluasi dimaksudkan sebagai refleksi untuk memperbaiki tata kelola demokrasi secara sistematis.

Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat. Serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Langkah Perbaikan dan Harapan

Pemerintah mendorong penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah, partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Langkah yang dibahas antara lain peningkatan partisipasi publik, penguatan transparansi kebijakan, serta peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat lokal.

Dengan penguatan koordinasi tersebut, diharapkan Sulawesi Utara mampu meningkatkan capaian IDI pada pengukuran berikutnya. Targetnya adalah mengembalikan status kategori tinggi dengan demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat di Manado juga menegaskan perlunya monitoring berkelanjutan dan indikator terukur untuk menilai kemajuan. Evaluasi berkala dan tindakan kolektif dianggap penting agar perbaikan demokrasi tidak hanya bersifat sementara.

Ke depan, pemerintah pusat dan daerah akan terus memantau implementasi langkah perbaikan dan menyelaraskan program-program pembangunan yang berkaitan dengan kualitas demokrasi.