Pemerintah Targetkan Hentikan Impor Garam pada 2029
Pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada 2029 seiring peningkatan produksi nasional secara bertahap. Target ini disampaikan oleh Kepala Bakom Muhammad Qodari dan didukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lewat pengembangan kawasan produksi dan peningkatan kualitas petambak.
Produksi dan target 2026–2029
KKP menetapkan target produksi garam nasional meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berharap mencapai swasembada garam industri dan konsumsi paling lambat pada 2029.
| Tahun | Target Produksi (juta ton) |
|---|---|
| 2026 | 2,5 |
| 2027 | 3,5 |
| 2029 | 5,0 |
Penyebab impor dan upaya peningkatan kualitas
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menyatakan impor dikurangi secara bertahap karena produksi domestik harus memenuhi kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi tinggi dan pasokan berkelanjutan.
Produksi garam rakyat masih dominan menggunakan evaporasi terbuka yang sangat dipengaruhi cuaca. Metode tradisional ini membuat hasil belum optimal, terutama saat curah hujan tinggi.
Untuk itu pemerintah fokus pada peningkatan kapasitas petambak melalui pelatihan dan penerapan standar produksi agar kualitas dan kontinuitas pasokan lebih baik.
"Pemerintah itu secara bertahap akan mengurangi impor. Di 2029 kita harapkan paling lambat kita sudah swasembada garam,"
Pengembangan K-SIGN di Rote Ndao
Pemerintah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT, sebagai upaya memperkuat produksi. Kawasan ini ditargetkan mencapai total 10.764 hektare, dengan pengembangan awal oleh KKP sekitar 2.000 hektare melalui kerja sama pemanfaatan lahan masyarakat.
| Fase | Luas (hektare) | Keterangan |
|---|---|---|
| Pertama | 616 | Selesai dan memasuki uji coba produksi |
| Kedua | 751 | Sedang dikembangkan; panen perdana ditargetkan November 2026 |
| Potensi total | 10.000–10.764 | Diproyeksikan produktivitas hingga 200 ton/ha/tahun |
Dengan produktivitas sekitar 200 ton per hektare per tahun, pengembangan 10.000 hektare berpotensi menghasilkan sekitar dua juta ton garam untuk mendukung kebutuhan nasional.
"Jika kita ingin mandiri, maka produksi harus diperkuat agar hasilnya dinikmati masyarakat kita sendiri. Kita akan percepat,"
Implikasi dan prospek
Jika target capaian produksi tercapai, langkah ini berpeluang menghentikan impor garam industri yang selama ini dominan. Peningkatan kapasitas petambak, standar produksi, dan pengembangan K-SIGN menjadi kunci mencapai swasembada pada 2029.
Pemerintah kini fokus pada realisasi lahan, peningkatan kualitas produksi, dan jaminan pasokan agar industri pangan, CAP, dan farmasi mendapatkan garam dengan spesifikasi dan kontinuitas yang dibutuhkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Rahayu Saraswati Ajak Anak Muda Eksplorasi Budaya Nusantara
Rahayu Saraswati mengajak generasi muda mengalami budaya Nusantara langsung, mendukung promosi budaya lewat...
Lima Perusahaan di Kalbar Terancam Sanksi karena Karhutla
Pemerintah umumkan lima perusahaan di Kalbar terindikasi karhutla; izin dapat dibekukan dan proses pidana ak...
Bareskrim Ungkap 3 Kasus Judi Online, Rp1,03 T Transaksi
Bareskrim ungkap tiga kasus judi online with transaksi Rp1,03 triliun; dana Rp51,99 miliar dibekukan dan pul...
NASA Pantau Titik Kebakaran di Kalimantan Saat El Niño
Satelit NASA merekam lonjakan titik kebakaran di Kalimantan pada 1 Sept 2026; peningkatan terkait El Niño da...
Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT
Dompet Dhuafa menyalurkan sembako, tenda darurat, dapur umum, dan layanan air sanitasi bagi warga terdampak...
DPR Soroti Risiko Pemindahan Payroll ASN ke Himbara
DPR khawatir pemindahan payroll ASN ke Himbara menggerus sumber dana BPD dan meningkatkan risiko kredit mace...