Hasto Paparkan 5 Agenda Lawan Populisme Otoriter di Yogyakarta

Yogyakarta, Jumat (4/9/2026) — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperingatkan bahwa menguatnya populisme otoriter berpotensi mempercepat kemunduran demokrasi. Untuk merespons ancaman itu, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang menitikberatkan supremasi hukum, pelembagaan partai politik, penguatan masyarakat sipil, dan demokratisasi ekonomi.

Pidato kunci di forum internasional

Gagasan itu disampaikan saat Hasto memberi keynote speech bertajuk "Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization" pada pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia dan 9th CALD Party Management Workshop di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Forum yang diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia ini diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara. Hasto membuka pidatonya dengan menyampaikan salam dari Ketua Umum PDI Perjuangan dan mengajak peserta meneriakkan "Merdeka!" sebelum menjabarkan tantangan demokrasi saat ini.

Ancaman populisme dan pengalaman Indonesia

Hasto menilai populisme otoriter sering menggunakan retorika kerakyatan untuk menarik dukungan. Namun, ketika berkuasa, kecenderungan itu justru melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, dan menggeser penegakan hukum dari rasa keadilan.

"Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap," tegas Hasto.

Ia juga mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt bahwa kemunduran demokrasi sering terjadi ketika partai politik gagal menjadi gatekeepers. Dalam kondisi demikian, kekuasaan berisiko terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki.

"Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat," ujarnya.

Lima agenda memperkuat ketahanan demokrasi

Hasto merumuskan lima agenda strategis berdasarkan pengalaman pelembagaan PDI Perjuangan. Ringkasan agenda tersebut sebagai berikut:

• Whole-of-Society Strategy: Mendorong partisipasi warga yang bebas dan aman serta memastikan lembaga negara bekerja netral dan akuntabel.
• Supremasi Hukum: Menegakkan kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan.
• Pelembagaan Partai Politik: Membangun institusi internal yang demokratis, kaderisasi berjenjang, politik berbasis kebijakan, dan mekanisme suksesi terukur.
• Penguatan Masyarakat Sipil: Memfasilitasi pemikiran kritis dan menjaga ruang publik yang sehat sebagai mitra partai politik.
• Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi: Mewujudkan tata kelola ekonomi inklusif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Pelembagaan sebagai benteng

Di akhir pidato, Hasto memaparkan konsep Teori Pelembagaan Partai Pelopor (Avant-Garde Party Institutionalization). Konsep ini menekankan perlunya organisasi partai yang stabil, berakar pada ideologi, dan tidak bergantung pada figur individu semata.

"Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan," tutup Hasto.

Pembukaan konferensi dipandu oleh Angelina Dewi dan dibuka sambutan lokal dari Cintya Amanda Labetta Arie Seno. Peserta juga menyaksikan pesan video dari Chairperson CALD dan sambutan Direktur Regional FNF Asia. Sejumlah politisi muda PDI Perjuangan serta jajaran DPD DIY dan kepala daerah dari PDI Perjuangan turut hadir.