DPR Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Mohamad Said, pada Minggu, 28 Juni 2026. Ia menegaskan kebijakan subsidi dipertahankan untuk menjaga daya beli kelompok berpenghasilan rendah.

Jaminan harga dan alasan kebijakan

Muhidin mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Menurutnya, keputusan ini bagian dari upaya pemerintah melindungi kemampuan belanja rumah tangga rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Minyak-minyak yang bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun ini. Jadi masyarakat tidak usah terlalu panik,"

Dia menambahkan bahwa alokasi subsidi telah dimasukkan ke dalam APBN sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Pernyataan ini memberi kepastian fiskal bagi program subsidi dalam sisa tahun anggaran.

Skema subsidi dan harga pasar

Muhidin menggarisbawahi perbedaan perlakuan untuk produk yang tidak masuk dalam skema subsidi. Untuk produk tersebut, harga akan mengikuti mekanisme pasar.

"Yang jelas kalau situasi yang tidak masuk di dalam subsidi itu tergantung harga pasar. Jadi yang kita perhatikan adalah masyarakat kita yang tidak punya kemampuan,"

Dengan kata lain, hanya BBM yang dikategorikan sebagai subsidi yang mendapat jaminan harga tetap. Konsumen bahan bakar non-subsidi tetap akan terpengaruh fluktuasi pasar internasional dan domestik.

Prioritas anggaran perlindungan sosial

Muhidin juga menegaskan bahwa alokasi untuk program perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 tetap menjadi prioritas dan tidak akan dipangkas. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli kelompok rentan di tahun berikutnya.

"Perlindungan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sehingga anggaran program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas tahun depan,"

Penegasan tentang subsidi BBM dan komitmen anggaran sosial memberi sinyal bahwa pemerintah dan DPR berupaya menjaga stabilitas ekonomi mikro. Ke depan, pengawasan pelaksanaan subsidi dan efektivitas program sosial akan menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat kebijakan sampai ke kelompok sasaran.