DPR Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026
Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Mohamad Said, pada Minggu, 28 Juni 2026. Ia menegaskan kebijakan subsidi dipertahankan untuk menjaga daya beli kelompok berpenghasilan rendah.
Jaminan harga dan alasan kebijakan
Muhidin mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Menurutnya, keputusan ini bagian dari upaya pemerintah melindungi kemampuan belanja rumah tangga rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Minyak-minyak yang bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun ini. Jadi masyarakat tidak usah terlalu panik,"
Dia menambahkan bahwa alokasi subsidi telah dimasukkan ke dalam APBN sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Pernyataan ini memberi kepastian fiskal bagi program subsidi dalam sisa tahun anggaran.
Skema subsidi dan harga pasar
Muhidin menggarisbawahi perbedaan perlakuan untuk produk yang tidak masuk dalam skema subsidi. Untuk produk tersebut, harga akan mengikuti mekanisme pasar.
"Yang jelas kalau situasi yang tidak masuk di dalam subsidi itu tergantung harga pasar. Jadi yang kita perhatikan adalah masyarakat kita yang tidak punya kemampuan,"
Dengan kata lain, hanya BBM yang dikategorikan sebagai subsidi yang mendapat jaminan harga tetap. Konsumen bahan bakar non-subsidi tetap akan terpengaruh fluktuasi pasar internasional dan domestik.
Prioritas anggaran perlindungan sosial
Muhidin juga menegaskan bahwa alokasi untuk program perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 tetap menjadi prioritas dan tidak akan dipangkas. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli kelompok rentan di tahun berikutnya.
"Perlindungan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sehingga anggaran program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas tahun depan,"
Penegasan tentang subsidi BBM dan komitmen anggaran sosial memberi sinyal bahwa pemerintah dan DPR berupaya menjaga stabilitas ekonomi mikro. Ke depan, pengawasan pelaksanaan subsidi dan efektivitas program sosial akan menjadi faktor kunci dalam memastikan manfaat kebijakan sampai ke kelompok sasaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...