Evaluasi Sekolah Rakyat: Buka Data Kualitas dan Perlindungan

MEDAN — Pengamat sosial Dr. Bakhrul Khair Amal dari Universitas Negeri Medan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang memasuki tahun pertama. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (2/11) di Medan, menyorot kebutuhan transparansi data kualitas pembelajaran, perlindungan anak, dan efektivitas sistem pengasuhan berasrama.

Data peserta dan distribusi tenaga pendidik

Bakhrul mengingatkan bahwa publikasi angka nasional belum cukup. Data Kemensos untuk periode Juni-Juli 2026 mencatat 43.346 siswa mengikuti Program Sekolah Rakyat, dengan 2.521 guru ASN-PPPK dan 5.398 tenaga kependidikan.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana distribusi tenaga tersebut di masing-masing lokasi. Kebutuhan pendampingan berasrama berlangsung sepanjang hari. Karena itu, kecukupan guru, wali asrama, dan wali asuh harus dihitung berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah.

Indikator keberhasilan dan kebutuhan baseline

Bakhrul menilai capaian prestasi—yang disebut mencapai 3.540 prestasi pada berbagai jenjang—belum menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan. Ia menekankan perlunya data awal atau baseline kemampuan siswa sebelum mengikuti program untuk membandingkan perkembangan setelah satu tahun.

Indikator yang disarankan meliputi kemampuan literasi, numerasi, kemajuan belajar, dan keterampilan sosial. Semua hasil evaluasi sebaiknya dipublikasikan secara berkala dan terbuka.

Perlindungan siswa di lingkungan asrama

Isu perlindungan siswa menjadi sorotan utama. Bakhrul menilai belum ada data terukur tentang jumlah kasus, laporan pengaduan, dan tindak lanjut penanganan. Padahal pendidikan berasrama menuntut standar perlindungan anak yang lebih ketat.

"Perlindungan siswa tidak boleh hanya berhenti pada aturan tertulis. Harus ada mekanisme pengaduan yang aman, pendampingan psikologis, disiplin tanpa kekerasan, serta jalur penanganan ketika terjadi persoalan. Publik juga perlu mengetahui bagaimana laporan ditangani tanpa membuka identitas anak yang harus dilindungi,"

Kewenangan, pengawasan, dan tindak lanjut

Bakhrul meminta penjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pengelola sekolah, dan pihak terkait. Standar layanan harus konsisten, namun pelaksanaan perlu menyesuaikan karakteristik budaya dan kondisi geografis daerah.

Ia juga menyorot masalah validasi data siswa, ketimpangan fasilitas, koordinasi antar OPD, dan aset yang belum termanfaatkan. Semua persoalan tersebut menurutnya perlu dilaporkan penyelesaiannya secara terukur dan transparan.

Rekomendasi untuk tahun kedua

Bakhrul mengusulkan konsolidasi prioritas sebelum program diperluas secara masif. Agenda utama yang direkomendasikan antara lain:

• Penetapan baseline kemampuan siswa di tiap lokasi
• Pembuatan dashboard evaluasi lintas lokasi untuk memantau capaian dan masalah
• Penguatan kapasitas guru, wali asrama, dan wali asuh
• Standardisasi perlindungan anak dan mekanisme pengaduan aman

"Ekspansi memang penting, tetapi kualitas pelaksanaan harus dipastikan terlebih dahulu. Jangan sampai program berkembang secara kuantitas, sementara persoalan mendasar dalam tata kelola, pembelajaran, dan perlindungan anak belum diselesaikan,"

Dengan pendekatan evaluasi yang transparan dan berbasis data, Bakhrul menilai pemerintah dapat memperbaiki kelemahan operasional sebelum melanjutkan ekspansi, sehingga manfaat program bagi anak-anak benar-benar maksimal.