Nasional

Komisi IX Minta Evaluasi Program Sesuai Target Presiden

Bagikan:
Irma Suryani Chaniago berbicara di Kompleks Parlemen Jakarta soal evaluasi program

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak evaluasi tata kelola dan pelaksanaan program prioritas pemerintah agar capaian di lapangan sesuai target Presiden. Pernyataan disampaikan usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Irma menyoroti program kesehatan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan usaha penurunan stunting.

Desakan evaluasi tata kelola dan pelaksanaan

Irma menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi program yang telah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, capaian yang dilaporkan harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan agar target Presiden dapat tercapai.

Program-program yang disampaikan Presiden, menurut saya harus lebih diperhatikan lagi pelaksanaannya. Sesuai dengan apa yang ditargetkan Presiden.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan antara data capaian dan situasi riil. Perbedaan tersebut, kata Irma, berisiko membuat target Presiden tidak terpenuhi.

Jadi jangan capaian yang disampaikan A tapi ternyata yang di lapangannya C. Jadi apa yang ingin dicapai Presiden tentu tidak memenuhi target yang sesuai.

Fokus pada MBG dan penurunan stunting

Irma memberi perhatian khusus pada program MBG. Ia menilai program itu bermanfaat bagi anak-anak bangsa, namun pelaksanaannya di tingkat bawah masih perlu pembenahan agar manfaatnya merata.

Manfaatnya bagus untuk anak-anak bangsa. Tapi pelaksanaan di bawahnya masih belum tertata.

Dengan kondisi itu, Komisi IX khawatir target penurunan stunting dan perbaikan layanan kesehatan tidak berjalan efektif. Oleh sebab itu, evaluasi harus mencakup tata kelola, alur distribusi, dan pelaporan di daerah.

Komitmen pengawalan oleh Komisi IX

Irma menegaskan Komisi IX akan mengawal program pemerintah hingga pelaksanaan di lapangan terlihat nyata dan terukur. Evaluasi, menurutnya, harus jelas dan tegas agar perbaikan bisa segera dilakukan.

Betul, jadi evaluasi tata kelola dan pelaksanaan. Itu harus clear dan tegas ya.

Langkah pengawalan ini diharapkan memastikan bahwa target-target yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.

Ke depan, Komisi IX kemungkinan akan meminta laporan lebih rinci dari kementerian terkait dan pemda. Pengawasan berkelanjutan dianggap penting untuk menutup celah antara kebijakan pusat dan realisasi di daerah, sehingga tujuan utama Presiden dapat dicapai secara berkelanjutan.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait