Komisi IX Minta Evaluasi Program Sesuai Target Presiden
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak evaluasi tata kelola dan pelaksanaan program prioritas pemerintah agar capaian di lapangan sesuai target Presiden. Pernyataan disampaikan usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Irma menyoroti program kesehatan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan usaha penurunan stunting.
Desakan evaluasi tata kelola dan pelaksanaan
Irma menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi program yang telah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, capaian yang dilaporkan harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan agar target Presiden dapat tercapai.
Program-program yang disampaikan Presiden, menurut saya harus lebih diperhatikan lagi pelaksanaannya. Sesuai dengan apa yang ditargetkan Presiden.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan antara data capaian dan situasi riil. Perbedaan tersebut, kata Irma, berisiko membuat target Presiden tidak terpenuhi.
Jadi jangan capaian yang disampaikan A tapi ternyata yang di lapangannya C. Jadi apa yang ingin dicapai Presiden tentu tidak memenuhi target yang sesuai.
Fokus pada MBG dan penurunan stunting
Irma memberi perhatian khusus pada program MBG. Ia menilai program itu bermanfaat bagi anak-anak bangsa, namun pelaksanaannya di tingkat bawah masih perlu pembenahan agar manfaatnya merata.
Manfaatnya bagus untuk anak-anak bangsa. Tapi pelaksanaan di bawahnya masih belum tertata.
Dengan kondisi itu, Komisi IX khawatir target penurunan stunting dan perbaikan layanan kesehatan tidak berjalan efektif. Oleh sebab itu, evaluasi harus mencakup tata kelola, alur distribusi, dan pelaporan di daerah.
Komitmen pengawalan oleh Komisi IX
Irma menegaskan Komisi IX akan mengawal program pemerintah hingga pelaksanaan di lapangan terlihat nyata dan terukur. Evaluasi, menurutnya, harus jelas dan tegas agar perbaikan bisa segera dilakukan.
Betul, jadi evaluasi tata kelola dan pelaksanaan. Itu harus clear dan tegas ya.
Langkah pengawalan ini diharapkan memastikan bahwa target-target yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Ke depan, Komisi IX kemungkinan akan meminta laporan lebih rinci dari kementerian terkait dan pemda. Pengawasan berkelanjutan dianggap penting untuk menutup celah antara kebijakan pusat dan realisasi di daerah, sehingga tujuan utama Presiden dapat dicapai secara berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPBD: Semua Titik Api Karhutla di Jatim Sudah Padam
BPBD Jawa Timur memastikan semua titik api karhutla telah padam, namun pemantauan titik panas melalui SiPong...
Pelestarian Batik: Wamenperin Dorong Perajin Ikuti Pasar
Wamenperin Faisol Riza mendorong pelestarian batik seiring penguatan perajin agar mampu mengikuti pasar, did...
Kemenkum Fasilitasi Mediasi Sengketa Merek ASICS
Kemenkum memfasilitasi mediasi ASICS vs Toko Istana Sepatu pada 3 Okt 2026 di Jakarta untuk menyelesaikan du...
Komdigi: Perlindungan Sisa Kuota Tak Boleh Dikenai Biaya
Kemkomdigi menegaskan sisa kuota pelanggan tidak boleh dikenai biaya, merujuk putusan MK; pemerintah akan ev...
PBNU Terbitkan Pedoman Hari Santri 2026, Solidaritas untuk Palestina
PBNU keluarkan pedoman Hari Santri 2026 berfokus pada tradisi, layanan masyarakat, dan solidaritas kemanusia...
Terapi Seni Bantu Pulihkan Trauma Anak, Ini Cara dan Perannya
Seni atau art terapi dinilai efektif bantu pulihkan trauma anak melalui ekspresi kreatif, lingkungan aman, d...