Komisi IX Minta Evaluasi Program Sesuai Target Presiden
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak evaluasi tata kelola dan pelaksanaan program prioritas pemerintah agar capaian di lapangan sesuai target Presiden. Pernyataan disampaikan usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Irma menyoroti program kesehatan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan usaha penurunan stunting.
Desakan evaluasi tata kelola dan pelaksanaan
Irma menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi program yang telah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, capaian yang dilaporkan harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan agar target Presiden dapat tercapai.
Program-program yang disampaikan Presiden, menurut saya harus lebih diperhatikan lagi pelaksanaannya. Sesuai dengan apa yang ditargetkan Presiden.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi perbedaan antara data capaian dan situasi riil. Perbedaan tersebut, kata Irma, berisiko membuat target Presiden tidak terpenuhi.
Jadi jangan capaian yang disampaikan A tapi ternyata yang di lapangannya C. Jadi apa yang ingin dicapai Presiden tentu tidak memenuhi target yang sesuai.
Fokus pada MBG dan penurunan stunting
Irma memberi perhatian khusus pada program MBG. Ia menilai program itu bermanfaat bagi anak-anak bangsa, namun pelaksanaannya di tingkat bawah masih perlu pembenahan agar manfaatnya merata.
Manfaatnya bagus untuk anak-anak bangsa. Tapi pelaksanaan di bawahnya masih belum tertata.
Dengan kondisi itu, Komisi IX khawatir target penurunan stunting dan perbaikan layanan kesehatan tidak berjalan efektif. Oleh sebab itu, evaluasi harus mencakup tata kelola, alur distribusi, dan pelaporan di daerah.
Komitmen pengawalan oleh Komisi IX
Irma menegaskan Komisi IX akan mengawal program pemerintah hingga pelaksanaan di lapangan terlihat nyata dan terukur. Evaluasi, menurutnya, harus jelas dan tegas agar perbaikan bisa segera dilakukan.
Betul, jadi evaluasi tata kelola dan pelaksanaan. Itu harus clear dan tegas ya.
Langkah pengawalan ini diharapkan memastikan bahwa target-target yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Ke depan, Komisi IX kemungkinan akan meminta laporan lebih rinci dari kementerian terkait dan pemda. Pengawasan berkelanjutan dianggap penting untuk menutup celah antara kebijakan pusat dan realisasi di daerah, sehingga tujuan utama Presiden dapat dicapai secara berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...