Prabowo Kejar 5.000 Jembatan Desa untuk Dukung Akses Pendidikan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026 untuk memperbaiki akses pendidikan anak di daerah terpencil. Pernyataan itu disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Realisasi sementara dan target akhir tahun
Pemerintah mencatat progres pembangunan yang digarap oleh unsur TNI dan Polri. Hingga pertengahan 2026, sejumlah proyek telah diselesaikan sebagai bagian dari program itu.
"Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun Polri. Target kita pada akhir tahun ini 5.000,"
Alasan: keselamatan dan akses pendidikan
Presiden menekankan kondisi siswa yang harus menempuh perjalanan panjang untuk ke sekolah. Beberapa anak sampai tiba dalam kondisi basah karena menyeberang sungai, bahkan ada yang mempertaruhkan nyawa.
"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai,"
Instruksi kepada pemerintah daerah
Untuk mempercepat program, Presiden meminta adanya pemetaan kebutuhan di tingkat daerah. Gubernur, bupati, camat, dan kepala desa diminta melaporkan lokasi yang masih kekurangan jembatan.
"Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa, laporkan,"
Permintaan pelaporan ini menjadi langkah awal untuk menentukan prioritas pembangunan di lapangan.
Kesiapan intervensi pemerintah pusat
Presiden menegaskan pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu menuntaskan kebutuhan infrastruktur tersebut. Pernyataan ini menegaskan komitmen pusat dalam menjamin akses dasar masyarakat.
"Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar,"
Implikasi dan langkah ke depan
Peningkatan jumlah jembatan desa diharapkan memperpendek waktu tempuh ke sekolah dan meningkatkan keselamatan siswa. Langkah selanjutnya adalah pemetaan lokasi prioritas oleh pemerintah daerah dan fasilitas teknis dari pusat jika diperlukan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dasar di desa. Pemantauan progres dan koordinasi antarlevel pemerintahan akan menentukan keberhasilan target hingga akhir 2026.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...