Prabowo Kejar 5.000 Jembatan Desa untuk Dukung Akses Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026 untuk memperbaiki akses pendidikan anak di daerah terpencil. Pernyataan itu disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Realisasi sementara dan target akhir tahun

Pemerintah mencatat progres pembangunan yang digarap oleh unsur TNI dan Polri. Hingga pertengahan 2026, sejumlah proyek telah diselesaikan sebagai bagian dari program itu.

"Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun Polri. Target kita pada akhir tahun ini 5.000,"

Alasan: keselamatan dan akses pendidikan

Presiden menekankan kondisi siswa yang harus menempuh perjalanan panjang untuk ke sekolah. Beberapa anak sampai tiba dalam kondisi basah karena menyeberang sungai, bahkan ada yang mempertaruhkan nyawa.

"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai,"

Instruksi kepada pemerintah daerah

Untuk mempercepat program, Presiden meminta adanya pemetaan kebutuhan di tingkat daerah. Gubernur, bupati, camat, dan kepala desa diminta melaporkan lokasi yang masih kekurangan jembatan.

"Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa, laporkan,"

Permintaan pelaporan ini menjadi langkah awal untuk menentukan prioritas pembangunan di lapangan.

Kesiapan intervensi pemerintah pusat

Presiden menegaskan pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu menuntaskan kebutuhan infrastruktur tersebut. Pernyataan ini menegaskan komitmen pusat dalam menjamin akses dasar masyarakat.

"Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar,"

Implikasi dan langkah ke depan

Peningkatan jumlah jembatan desa diharapkan memperpendek waktu tempuh ke sekolah dan meningkatkan keselamatan siswa. Langkah selanjutnya adalah pemetaan lokasi prioritas oleh pemerintah daerah dan fasilitas teknis dari pusat jika diperlukan.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur dasar di desa. Pemantauan progres dan koordinasi antarlevel pemerintahan akan menentukan keberhasilan target hingga akhir 2026.