Prabowo Minta TNI-Polri Usut Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung

Presiden Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri mengusut aktivitas tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Pernyataan itu disampaikan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat, 14 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik ilegal yang merugikan negara.

Perintah tegas dan data penutupan tambang

Presiden menyebut pemerintah telah menutup sekitar seribu tambang timah ilegal pada akhir tahun lalu. Ia menekankan penutupan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum. Namun, Prabowo meminta pengusutan lanjutan untuk memastikan tidak ada sindikat atau jaringan yang masih beroperasi.

“Akhir tahun lalu, kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal,”

Arahan kepada Panglima TNI dan Kapolri

Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri menindaklanjuti temuan tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa adanya pengawasan aparat. Oleh karena itu, aparat keamanan diminta menegakkan aturan tanpa tebang pilih.

“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,”

Permintaan tindakan kepada pejabat sipil

Prabowo juga meminta para pejabat untuk berani menertibkan bawahannya sendiri bila terbukti melanggar. Ia mengakui langkah itu tidak mudah, tetapi menekankan kepentingan rakyat dan negara harus diutamakan. Penindakan internal dianggap bagian dari tanggung jawab negara.

“Harus kita tindak, demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,”

Langkah koordinasi antar-institusi

Selain TNI-Polri, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan menelusuri masalah dari sisi kepabeanan dan cukai. Ia juga meminta Badan Keamanan Laut memperkuat pengawasan terhadap potensi penyelundupan. Langkah lintas-institusi ini dimaksudkan untuk menutup celah hukum dan logistik bagi pelaku ilegal.

Alasan dan harapan presiden

Prabowo menegaskan pemerintah tidak mencari-cari kesalahan aparat, melainkan mendorong kinerja yang lebih baik. Ia menyebut seluruh aparat sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang harus dijalankan dengan benar. Presiden berharap penegakan hukum memberi efek jera dan meningkatkan keadilan bagi masyarakat.

“Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik. Mereka itu anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran,”

Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap ketidakadilan dan penyelewengan. Perkembangan teknologi mempermudah pengawasan publik, sehingga aparat harus bekerja transparan dan akuntabel.

Implikasi ke depan: Pemeriksaan oleh aparat keamanan dan penelusuran kepabeanan dapat menentukan langkah hukum dan kebijakan lanjutan terkait pengelolaan sumber daya timah nasional.