Nasional

Bakom Orkestrasi Ribuan Kanal, Komunikasi Publik Makin Kompleks

Bagikan:
Ilustrasi orkestrasi komunikasi pemerintahan dengan banyak kanal digital

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan lanskap komunikasi publik Indonesia berubah drastis menuju ekosistem digital, Selasa, 11 Agustus 2026, di Gedung SLN RRI, Jakarta. Perubahan ini memaksa Bakom mengorkestrasi arus informasi dari ribuan kanal—dari media sosial hingga konten kreator—agar program pemerintah tersampaikan kepada publik.

Perubahan lanskap komunikasi

Menurut Qodari, 20-30 tahun lalu publik hanya bergantung pada pers dan media konvensional. Kini, kanal komunikasi berkembang cepat dan beragam. Selain media sosial muncul pula podcast, ribuan key opinion leader (KOL), serta grup media pers yang semakin variatif.

"Landscape komunikasi kita pada hari ini sangat beragam, berbeda dengan 20 atau 30 tahun lalu,"

"Kalau dulu cuma ada pers dan media konvensional. Tapi sekarang ada media sosial,"

Tugas orkestrasi Bakom

Qodari menjelaskan tugas utama Bakom adalah mengorkestrasi komunikasi pemerintahan antar lembaga. Jangkauan koordinasi mencakup 84 kementerian/lembaga di tingkat pusat, 38 provinsi, serta 518 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Kita sebagai Bakom kan tugasnya orkestrasi komunikasi pemerintahan, jadi kita berurusan dengan kementerian dan lembaga. Di pusatnya kita 84, lalu di provinsi 38, kabupaten atau kota 518,"

Ragam kanal dan metode kerja

Untuk memahami arus informasi yang kompleks, Bakom menerapkan kerja harian berbasis data. Mereka mencocokkan analitik media sosial dengan pemberitaan media konvensional untuk melihat persamaan dan perbedaan framing isu.

Jenis kanal yang kini harus dipantau antara lain:

  • Platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram)
  • Podcast dan konten audio
  • Konten kreator dan key opinion leader (KOL)
  • Portal berita online dan grup media pers

"Pada akhirnya saya harus belajar setiap hari, karena selalu ada isu-isu baru, baik program pemerintah maupun juga isu-isu cepat,"

Tantangan: isu pemerintahan vs isu cepat

Qodari membedakan dua tipe isu yang harus direspons Bakom: isu pemerintahan yang berkaitan dengan program jangka panjang, dan "isu cepat" seperti persoalan hukum, politik, atau ekonomi yang muncul secara tiba-tiba. Kedua jenis ini memerlukan pendekatan berbeda, termasuk kesiapan data dan strategi komunikasi yang matang.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan kompleksitas yang terus bertambah, Bakom dituntut memperbarui pemahaman terhadap setiap isu serta memperkuat kapasitas analitik. Kesiapan data dan strategi komunikasi menjadi kunci agar pesan pemerintah tersampaikan secara efektif kepada beragam audiens.

Perubahan ini menegaskan bahwa komunikasi publik kini bukan sekadar menyampaikan pesan, melainkan mengelola ekosistem informasi yang dinamis dan terfragmentasi.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait