Sekolah Rakyat Dinilai Kunci Jaminan Akses Pendidikan
Ketua MPR Ahmad MuzaniSidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Muzani menegaskan pemerintah harus menjamin hak pendidikan sebagaimana diatur konstitusi, melalui program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Pidato dan dasar konstitusi
Muzani merujuk pada amanat konstitusi untuk memperkuat argumennya. Ia menegaskan bahwa kewajiban negara dalam pendidikan tertulis jelas dalam UUD 1945.
"Konstitusi Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,"
Dengan merujuk pada Pasal 31 UUD 1945, Muzani meminta pemerintah dan lembaga terkait bekerja agar tidak ada warga yang tertinggal dalam akses pendidikan.
Sekolah Rakyat sebagai bukti kesungguhan
Muzani menyebut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu wujud komitmen negara. Program ini menurutnya penting untuk menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu.
"Sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat. Termasuk masyarakat yang kurang mampu, Sekolah Rakyat hadir,"
Ia memandang Sekolah Rakyat mampu memperluas kesempatan belajar dan menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sekolah Unggul Garuda dan fokus STEM
Selain akses massal, Muzani juga menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan talenta unggul. Di sini peran Sekolah Unggul Garuda dinilai strategis.
"Demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul. Utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika,"
Menurut Muzani, sekolah semacam ini berorientasi pada pengembangan kompetensi di bidang STEM untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan Muzani menempatkan kedua model sekolah tersebut sebagai bagian dari strategi berlapis: memperluas akses sekaligus mengasah keunggulan. Ia berharap kebijakan ini akan memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional dan menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan global.
Ke depan, fokus akan tersentral pada implementasi program agar klaim akses dan kualitas dapat diwujudkan secara nyata di lapangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPBD: Semua Titik Api Karhutla di Jatim Sudah Padam
BPBD Jawa Timur memastikan semua titik api karhutla telah padam, namun pemantauan titik panas melalui SiPong...
Pelestarian Batik: Wamenperin Dorong Perajin Ikuti Pasar
Wamenperin Faisol Riza mendorong pelestarian batik seiring penguatan perajin agar mampu mengikuti pasar, did...
Kemenkum Fasilitasi Mediasi Sengketa Merek ASICS
Kemenkum memfasilitasi mediasi ASICS vs Toko Istana Sepatu pada 3 Okt 2026 di Jakarta untuk menyelesaikan du...
Komdigi: Perlindungan Sisa Kuota Tak Boleh Dikenai Biaya
Kemkomdigi menegaskan sisa kuota pelanggan tidak boleh dikenai biaya, merujuk putusan MK; pemerintah akan ev...
PBNU Terbitkan Pedoman Hari Santri 2026, Solidaritas untuk Palestina
PBNU keluarkan pedoman Hari Santri 2026 berfokus pada tradisi, layanan masyarakat, dan solidaritas kemanusia...
Terapi Seni Bantu Pulihkan Trauma Anak, Ini Cara dan Perannya
Seni atau art terapi dinilai efektif bantu pulihkan trauma anak melalui ekspresi kreatif, lingkungan aman, d...