DPRD Malang Usulkan Dapur Sekolah untuk Evaluasi Program MBG

Kota Malang, 15 Juni 2026 — Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengusulkan model dapur berbasis sekolah sebagai solusi efisiensi distribusi dan pemberdayaan sekolah.

Usulan itu disampaikan saat Amithya menerima aspirasi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Universitas Brawijaya dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Ia menilai evaluasi perlu untuk memastikan anggaran memberi manfaat optimal.

Aspirasi mahasiswa dan rekomendasi DPRD

Dalam pertemuan, mahasiswa meminta evaluasi terhadap efektivitas dan tata kelola Program MBG. Amithya menyatakan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut ke pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius.

"Intinya, kami akan meneruskan aspirasi ini ke pusat,"

Dia menambahkan bahwa kritik terhadap kebijakan pusat memang menjadi fokus utama aksi mahasiswa, sehingga perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat.

Argumen untuk dapur berbasis sekolah

Amithya menjelaskan salah satu kelemahan program saat ini adalah mekanisme distribusi yang mengandalkan dapur terpusat untuk melayani beberapa sekolah sekaligus. Menurutnya, model ini menimbulkan biaya tambahan dan risiko efisiensi yang rendah.

"Saya kira program ini wajib untuk dievaluasi. Karena kalau masih tetap seperti ini pastinya akan banyak sekali ekses pembiayaan yang tidak diperlukan,"

Ia mengusulkan agar MBG dikembangkan melalui dapur atau kantin yang sudah ada di masing-masing sekolah. Model ini dinilai mampu mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi, dan memberdayakan komunitas sekolah sebagai bagian dari ekosistem program.

Peninjauan sasaran penerima dan pengawasan

Selain perubahan mekanisme distribusi, Amithya juga mendorong peninjauan kembali kelompok penerima manfaat. Tujuannya agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam fungsi pengawasan DPRD, setiap program strategis nasional perlu dievaluasi berkala untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi juga penting mengantisipasi tekanan ekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM.

Tindak lanjut

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kota Malang menyusun surat resmi yang memuat seluruh aspirasi mahasiswa untuk diteruskan ke DPR RI sebagai wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan kebijakan. Pihak DPRD memastikan seluruh masukan akan disampaikan melalui mekanisme resmi bagian dari fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif.

Perubahan mekanisme pelaksanaan MBG ke model dapur berbasis sekolah diusulkan bukan sekadar untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memperkuat peran sekolah dalam memberikan layanan pangan bergizi bagi siswa.