DPR Minta Konsolidasi Pemerintah-BI Hadapi Pelemahan Rupiah
DPR RI meminta pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi segera untuk merespons pelemahan nilai tukar rupiah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan pasar keuangan global.
Desakan konsolidasi fiskal dan moneter
Cucun menekankan perlunya konsolidasi fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Ia menyebut langkah koordinatif itu penting untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan meredam gejolak pasar.
DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Kita kan udah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi BI melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi rupiah.
Menurutnya, kementerian dan otoritas moneter perlu segera menentukan siapa yang mengambil inisiatif tindakan. Konsolidasi dianggap sebagai langkah preventif untuk menstabilkan ekspektasi pelaku pasar.
Sekarang yang harus dilakukan segera, mau siapa yang inisiatif. Mau Menteri Keuangan atau BI melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah ini, itu penting.
Kemungkinan intervensi BI dan instrumen fiskal
Cucun menyebut Bank Indonesia bisa melakukan intervensi pasar apabila diperlukan, dengan catatan cadangan devisa dinilai memadai. Selain itu, pemerintah dinilai memiliki berbagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat dimobilisasi.
Ia juga merujuk pada skema yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai salah satu payung kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meredam fluktuasi nilai tukar.
Pergerakan rupiah terkini
Tekanan terhadap mata uang domestik berlanjut di pasar. Berdasarkan data yang dikutip DPR, pada perdagangan Rabu rupiah dibuka di level Rp18.015 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di level Rp17.856 per dolar AS. Kondisi ini memperpanjang tekanan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Koordinasi cepat antara fiskal dan moneter dinilai penting untuk meredam volatilitas, mempertahankan kepercayaan pelaku pasar, dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah dan BI diharapkan segera merumuskan langkah bersama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...