DPR Minta Konsolidasi Pemerintah-BI Hadapi Pelemahan Rupiah
DPR RI meminta pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi segera untuk merespons pelemahan nilai tukar rupiah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan pasar keuangan global.
Desakan konsolidasi fiskal dan moneter
Cucun menekankan perlunya konsolidasi fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Ia menyebut langkah koordinatif itu penting untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan meredam gejolak pasar.
DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Kita kan udah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi BI melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi rupiah.
Menurutnya, kementerian dan otoritas moneter perlu segera menentukan siapa yang mengambil inisiatif tindakan. Konsolidasi dianggap sebagai langkah preventif untuk menstabilkan ekspektasi pelaku pasar.
Sekarang yang harus dilakukan segera, mau siapa yang inisiatif. Mau Menteri Keuangan atau BI melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah ini, itu penting.
Kemungkinan intervensi BI dan instrumen fiskal
Cucun menyebut Bank Indonesia bisa melakukan intervensi pasar apabila diperlukan, dengan catatan cadangan devisa dinilai memadai. Selain itu, pemerintah dinilai memiliki berbagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat dimobilisasi.
Ia juga merujuk pada skema yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai salah satu payung kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meredam fluktuasi nilai tukar.
Pergerakan rupiah terkini
Tekanan terhadap mata uang domestik berlanjut di pasar. Berdasarkan data yang dikutip DPR, pada perdagangan Rabu rupiah dibuka di level Rp18.015 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di level Rp17.856 per dolar AS. Kondisi ini memperpanjang tekanan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.
Koordinasi cepat antara fiskal dan moneter dinilai penting untuk meredam volatilitas, mempertahankan kepercayaan pelaku pasar, dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah dan BI diharapkan segera merumuskan langkah bersama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah.
Berita Terkait
Prabowo Puji Kualitas Menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Presiden Prabowo memuji kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis saat kunjungan di Sentul; ia menilai nasi...
Sony Sonjaya Ditetapkan Tersangka Korupsi MBG, Ini Profil dan Harta
Sony Sonjaya ditetapkan tersangka dugaan korupsi Program MBG; Kejaksaan menyelidiki penunjukan mitra dan ali...
Pemerintah Jamin Layanan Publik Setelah Silmy Karim Jadi Tersangka
Pemerintah memastikan layanan publik tak terganggu setelah Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim ditetapkan ter...
Pemerintah dan DPR Sepakati Penyempurnaan Revisi UU P2SK
Pemerintah dan DPR sepakat menyempurnakan Revisi UU P2SK pada 4 Juni 2026 untuk memperkuat regulasi dan koor...
BMKG: 200 Zona Musim Resmi Masuk Musim Kemarau
BMKG: 200 Zona Musim (28,6%) di Indonesia resmi memasuki musim kemarau per awal Juni 2026; berikut sebaran w...
Prabowo Larang Telur Dadar dalam Menu Program MBG
Presiden Prabowo melarang telur dadar dalam menu MBG dan meminta telur disajikan utuh, ceplok atau rebus, un...