Komisi D DPRD Lumajang: Laporkan Jika Data Desil Tidak Sesuai

Lumajang — Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang meminta warga melapor bila menemukan data Desil yang tidak sesuai kondisi ekonomi di lapangan. Permintaan itu disampaikan untuk memastikan data yang dipakai pemerintah akurat dan program bantuan sosial tepat sasaran.

Respons Komisi D

Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap pengaduan warga terkait ketidaksesuaian data Desil. Ia mendorong warga untuk aktif melaporkan temuan agar pemerintah dapat memperbaiki basis data yang digunakan.

Jika masyarakat merasa data Desil tidak sesuai bisa melaporkan ke kami, dan kami akan tindaklanjuti.

Verifikasi bersama BPS

Supratman mengatakan Komisi D berencana melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Langkah ini dimaksudkan untuk mencocokkan data administrasi dengan realitas ekonomi keluarga.

Kami akan mengajak pihak BPS agar bisa melihat langsung realitas yang ada sehingga bisa menyesuaikan data lagi. Dengan demikian, apabila ditemukan ketidaksesuaian, data dapat kembali disesuaikan.

Cara mengadu ke DPRD

Komisi D menjelaskan beberapa jalur yang bisa digunakan warga untuk melapor. Mekanisme dibuat sederhana agar aspirasi cepat tertangani dan dapat diteruskan ke proses verifikasi.

• Melapor langsung ke kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Komisi D.
• Menghubungi Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang.
• Melapor ke pengurus PDI Perjuangan di tingkat desa atau kelurahan untuk diteruskan.

Dampak terhadap program bantuan sosial

Komisi D menekankan pentingnya data yang akurat agar bantuan sosial sampai pada penerima yang tepat. Perbaikan data Desil diharapkan meminimalkan kesalahan sasaran dan memperbaiki efektivitas program pemerintah.

Komisi D berharap partisipasi aktif warga. Semakin banyak laporan masuk, semakin cepat perbaikan data dapat dilakukan dan kebijakan bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.