Sonny Minta Validasi DTSEN untuk Warga Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso

BANYUWANGI — Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, meminta pemerintah memvalidasi kembali pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi warga Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (25/8/2026) untuk mencegah hilangnya bantuan, subsidi, dan program perlindungan sosial akibat data yang tidak sesuai kondisi riil.

Permintaan validasi: alasan dan fokus daerah

Sonny mengingatkan bahwa data tidak boleh menjadi alasan mencabut hak sosial masyarakat yang sebenarnya rentan. Ia menyoroti banyak keluarga di daerah pesisir dan agraris terdaftar dalam desil tinggi, padahal pendapatan mereka tidak stabil.

Menurutnya, kepemilikan perahu, alat pertanian, lahan garapan, atau ternak sering kali merupakan alat kerja — bukan tanda kesejahteraan mutlak. Karena itu, data harus dikoreksi agar kebijakan pro-rakyat tidak salah sasaran.

Penjelasan BPS dan posisi ekonom

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil mengelompokkan keluarga secara relatif berdasarkan posisi kesejahteraan dalam distribusi, bukan ukuran absolut pendapatan atau kekayaan. Dengan kata lain, desil tinggi tidak otomatis berarti keluarga itu kaya secara mutlak.

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, yang menegaskan desil adalah posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan.

Tuntutan mekanisme sanggah dan pemeriksaan lapangan

Sonny menekankan perlunya mekanisme sanggah yang mudah, cepat, dan transparan. Ia meminta pemerintah memverifikasi setiap pengaduan dan menyelesaikannya dalam jangka waktu jelas.

"Jangan sampai kaum marhaen di Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso terlihat mampu di dalam sistem, tetapi kenyataan hidupnya justru sedang mengalami kesulitan,"

Ia juga memperingatkan:

"Kalau ada warga yang tercatat dalam desil 9 atau 10, jangan langsung dianggap kaya dan kemudian dicoret dari program. Pemerintah harus memeriksa kondisi riilnya terlebih dahulu."

Peran pemerintah daerah dan pengawasan DPR

Sonny meminta pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan ikut berperan aktif dalam pemutakhiran data. Menurutnya, aparat setempat paling dekat dengan kondisi warga dan harus melakukan pengecekan berkala terhadap keluarga yang mengalami perubahan pendapatan atau terdampak bencana.

Di tingkat DPR, Sonny menyatakan akan mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan Komisi IV. Ia menegaskan kebijakan di sektor pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan harus berbasis data yang akurat dan sesuai realitas lapangan.

Rekomendasi singkat

• Mengintensifkan verifikasi lapangan untuk keluarga pada desil tinggi.
• Menyederhanakan dan mempercepat mekanisme sanggah DTSEN.
• Memperkuat peran desa/kelurahan dalam pembaruan data.

Sonny menutup dengan penegasan bahwa akurasi DTSEN bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cerminan keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Negara wajib memastikan tidak ada warga kehilangan hak karena kesalahan data.