Politik

Bojonegoro Terapkan Data Desil untuk Penyaluran Beasiswa dan Bansos

Bagikan:
Anggota DPRD Natasha Devianti sosialisasi data desil untuk beasiswa dan bansos di Bojonegoro

BOJONEGORO — Natasha Devianti, anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, memanfaatkan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 untuk mensosialisasikan kebijakan penyaluran beasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan sosial berbasis DTSEN kepada konstituen. Pertemuan digelar untuk menjaring aspirasi sekaligus memberi penjelasan teknis tentang mekanisme penentuan penerima.

Penentuan penerima berbasis DTSEN

Natasha menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi masyarakat ke dalam kelompok desil untuk menentukan prioritas penerima bantuan. Menurutnya, perubahan ini bertujuan memperbaiki akurasi penyaluran agar bantuan tepat sasaran.

"Tujuan reses ini agar kita mendengar langsung aspirasi warga. Sekaligus saya sampaikan informasi penting, bahwa sekarang bantuan pendidikan dan bansos menggunakan data desil agar lebih tepat sasaran,"

Desil 1-4 Prioritas Beasiswa dan Bansos

Dalam penjelasan lebih rinci, Natasha menyebut desil sebagai pengelompokan kesejahteraan masyarakat dari skala 1 sampai 10. Berdasarkan data DTSEN, kelompok desil paling rendah mendapat prioritas utama.

  • Desil 1–4: Kelompok prioritas penerima beasiswa dan berbagai jenis bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang fokus pada akses pendidikan dan kesehatan.
  • Desil 1–5: Termasuk kelompok yang iuran Jaminan Kesehatannya ditanggung Pemerintah (PBI-JK) dan berpotensi menerima bansos tambahan.

"Dengan skema ini, penyaluran beasiswa dan bantuan tidak lagi salah sasaran. Yang paling membutuhkan akan lebih dulu kita dahulukan,"

Perbaruan data dan peran perangkat desa

Natasha mengingatkan warga untuk aktif memperbarui data keluarga. Ia menjelaskan bahwa status desil dapat direvisi setiap tiga bulan melalui proses pendataan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

"Jika ada perubahan kondisi ekonomi keluarga, segera koordinasi dengan perangkat desa. Supaya data di DTSEN bisa diperbarui dan tidak ada warga yang berhak tapi tertinggal,"

Komitmen pengawasan program oleh fraksi

Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Natasha menegaskan pihaknya akan mengawal pelaksanaan program agar berjalan adil dan transparan. Ia berharap penerapan data desil bisa menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan serta layanan kesehatan dasar di Bojonegoro.

"PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan rakyat kecil. Dengan sistem desil ini kita berharap angka kemiskinan bisa ditekan, akses pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu meningkat, dan layanan kesehatan dasar bisa dijangkau semua warga Bojonegoro,"

Reses ditutup dengan sesi tanya jawab. Sejumlah warga mengeluhkan kesulitan mengakses informasi beasiswa dan proses pengajuan bansos; semua aspirasi itu dicatat untuk dibawa ke rapat DPRD dan ditindaklanjuti bersama Pemerintah Kabupaten.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait