Puan: DPR Terbuka Terima Aspirasi Saat Aksi Demo 27 Agustus

Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Puan juga membuka kemungkinan bertemu langsung dengan perwakilan peserta aksi.

DPR siap menerima aspirasi dan audiensi

Puan meminta para peserta demonstrasi menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi berjalan aman dan tidak menimbulkan kericuhan. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri peluncuran buku di Bentara Budaya Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026.

"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,"

Ia menegaskan tidak ada penutupan ruang dialog antara pimpinan DPR dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara formal.

Dialog bergantian dengan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan

Puan menjelaskan selama ini pimpinan DPR bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pimpinan komisi secara bergantian menerima masyarakat melalui audiensi. Proses ini, menurutnya, menjadi mekanisme resmi DPR untuk menindaklanjuti masukan publik.

"Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,"

Ia mengulangi komitmen itu saat menegaskan kemungkinan pimpinan DPR menemui peserta aksi di kompleks parlemen.

"Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,"

Rangkaian audiensi dan tuntutan publik

Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus 2026. Tercatat sedikitnya empat kelompok akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan masing-masing.

Sebelumnya, pada Rabu, 26 Agustus 2026, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menerima audiensi perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Pada hari yang sama, pimpinan DPR bersama Komisi VI menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia tentang keterlambatan pembayaran gaji yang menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan.

DPR juga terus menerima masukan terkait RUU Perampasan Aset. Pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan sebelumnya telah menggelar audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada 24 Agustus 2026.

Penegasan mekanisme dan tindak lanjut

Puan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi maupun audiensi adalah bagian dari partisipasi masyarakat. Semua masukan, menurutnya, akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

"Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya,"

Imbauan utama dari pimpinan DPR adalah agar semua pihak menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi, sehingga dialog dan proses hukum berjalan lancar tanpa gangguan.