DPRD Sumut Umumkan 21 Calon KPID Sumut 2026-2029
Medan — Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara resmi mengumumkan 21 nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara periode 2026-2029 pada Kamis, 13 Agustus 2026. Pengumuman ini disertai pembukaan masa penerimaan masukan publik selama 13—28 Agustus 2026. Masa pengumpulan masukan yang berlangsung 15 hari dinilai singkat oleh sebagian pihak.
Daftar 21 calon anggota KPID Sumut
- Agus Supratman
- Ahmad Arfah Fansury Lubis
- Ayu Kesuma Ningtyas
- David Simbolon
- Dearlina Sinaga
- Edwar
- Hendrik Fernandes Naipospos
- Ibnuraash Aleslami
- Iswanda Abdul Illah Situmorang
- Muhammad Ari Agung Baskoro
- Muhammad Hidayat
- Muhammad Ridwan
- Muhammad Yusron
- Mulyadi S
- Mustarom
- Mutiah Ulfa
- Nurleli
- Repa Duha
- Rifian Arif
- Rustam Ependi
- Zulfahmi Hasibuan
Cara menyampaikan masukan
Komisi A DPRD membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, rekam jejak, dan penilaian terkait calon. Pengiriman harus dilakukan secara tertulis dan resmi. Dokumen dapat dikirim ke alamat kantor Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan. Alternatifnya, masyarakat bisa mengirimkan lewat surel ke [email protected].
"Kepada masyarakat luas yang ingin memberikan masukan, rekam jejak dan penilaian terkait nama-nama calon Komisioner tersebut dapat mengirimkan secara resmi (tertulis) kepada Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara."
Sikap DPRD dan kekhawatiran publik
Hingga pengumuman ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme fit and proper test setelah masa pengumpulan masukan berakhir. Informasi mengenai kriteria penilaian dan susunan panitia seleksi juga belum dipublikasikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat transparansi dan akuntabilitas proses seleksi.
Proses selanjutnya
Setelah masa masukan ditutup pada 28 Agustus 2026, tahapan seleksi diperkirakan berlanjut ke proses verifikasi berkas dan uji kelayakan. Publik dan pemangku kepentingan diharapkan memantau agar proses berjalan sesuai prinsip keterbukaan. Pengawasan penting mengingat KPID akan memegang peran strategis dalam pengawasan konten penyiaran di provinsi ini.
Proses seleksi akan terus dipantau untuk perkembangan berikutnya, termasuk tanggapan resmi dari Komisi A DPRD terkait mekanisme dan jadwal uji kelayakan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Daftar Haji Muda: Siapkan Dana dan Kesehatan Selama Masa Tunggu
Mendaftar haji sejak muda memberi kesempatan berangkat lebih sehat, namun perlu persiapan dana dan kesehatan...
Uroe Lahee: HUT ke-70 Aceh Besar Digelar 18–24 November 2026
Aceh Besar rayakan HUT ke-70 lewat Uroe Lahee 18–24 Nov 2026 di Lubuk Sukon dengan agenda keagamaan, sosial,...
Pemkab Nias Selatan Audiensi dengan Kemenkes Bahas Penguatan Layanan Kesehatan
Pemkab Nias Selatan beraudiensi dengan Kemenkes di Jakarta, memaparkan kebutuhan dan tantangan penguatan lay...
Langkat Percepat Pemulihan Pascabanjir: Validasi Data & Bantuan
Pemkab Langkat di bawah Plt. Bupati Tiorita Surbakti mempercepat pemulihan pascabanjir lewat validasi data,...
Ranperda APBD 2027 Nias Selatan Disampaikan di Rapat Paripurna
Pemkab Nias Selatan menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD 2027 di Rapat Paripurna DPRD, menekankan prior...
Polres Simalungun Bagikan 50 Helm SNI dan P3K pada Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan 50 helm SNI dan 30 kotak P3K saat Operasi Zebra Toba 2026 untuk dorong disiplin...