Pemprov Sumut Perkuat Layanan BRT untuk Transportasi Massal

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempertegas dukungan terhadap pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai upaya membenahi layanan transportasi massal. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat menerima audiensi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Jasa Raharja pada Senin (31/8) di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan.

Komitmen Pemprov untuk transportasi publik

Gubernur Bobby menegaskan transportasi umum sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Pemprov memberi dukungan penuh terhadap BRT agar moda publik menjadi andalan mobilitas warga. Ia menilai keberhasilan pelayanan publik tidak diukur dari banyaknya kendaraan pribadi, melainkan kemampuan pemerintah menguatkan transportasi massal.

"Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung (BRT),"

Implementasi BRT Mebidang dan kebijakan tarif

Sebagai langkah nyata, Gubernur Bobby telah meresmikan BRT Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam. Layanan ini saat ini dinikmati masyarakat dengan tanpa dikenakan tarif, sebagai bagian dari upaya memperkenalkan dan meningkatkan minat pengguna transportasi massal.

Pengelolaan dan target administrasi

Pemprov tengah menyusun organisasi pengelola BRT agar operasional berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Penyusunan struktur dan administrasi ditargetkan rampung pada akhir 2026 sehingga tata kelola layanan dapat segera berjalan sesuai standar pelayanan publik.

"Dan administrasi organisasinya kami targetkan 2026 akhir ini selesai,"

Dukungan Kemendagri dan kolaborasi Jasa Raharja

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyatakan pihaknya akan terus mendukung upaya Pemprov Sumut. Dukungan itu dimaksudkan agar Sumut semakin maju, warganya sejahtera, dan daerah memberi kontribusi besar bagi pembangunan nasional.

"Makanya kita support dan kita perjuangkan betul Sumut ini, Sumut akan terus bisa jauh lebih maju, lebih berkembang, masyarakatnya sejahtera, Sumut punya kontribusi besar bagi nasional,"

Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Pemprov dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pihaknya juga menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung keberlanjutan layanan.

"Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam hal tersebut,"

Penguatan BRT di Sumut menjadi langkah strategis untuk mengalihkan mobilitas dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Ke depan, keberhasilan implementasi tergantung pada kelengkapan organisasi pengelola, dukungan anggaran, dan partisipasi masyarakat.