Pendemo Desak Reformasi Pelayanan Paspor di Imigrasi Langsa

Langsa — Sejumlah elemen sipil yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keadilan dan Korban Imigrasi Langsa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa, Senin (31/8) mulai pukul 09.30 WIB. Massa menuntut reformasi total pelayanan paspor yang dianggap bobrok, diskriminatif, dan mempersulit warga, khususnya pasien berobat ke luar negeri dan calon jamaah umroh. Aksi dikawal ketat aparat Polres Langsa dan dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan.

Aksi dan peserta

Aksi diikuti berbagai organisasi masyarakat, antara lain Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Gerakan Pemuda Rencong Anti Korupsi (Geprak) Aceh, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Langsa, Front Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan (Fomapak) Aceh, HIPAKAT Langsa, wartawan, lawyer, dan warga lainnya. Peserta membawa bendera Merah Putih serta spanduk berisi tuntutan pencopotan kepala imigrasi dan penghentian dugaan manipulasi prosedur.

Tuntutan utama massa

Koordinator lapangan dan pemimpin organisasi menyampaikan sejumlah tuntutan yang tegas. Mereka menuntut penghentian aturan sepihak dan praktik yang merugikan publik, serta ganti rugi bagi korban maladministrasi. Permintaan prioritas juga ditujukan untuk pasien berobat dan jamaah umroh.

• Hentikan dugaan manipulasi prosedur yang mempersulit pemohon paspor.
• Berikan ganti rugi materiil dan non-materiil kepada korban maladministrasi.
• Copot Kepala Imigrasi Langsa dan tindak tegas oknum pelayan publik yang berlaku sewenang-wenang.
• Buka layanan prioritas untuk pasien berobat dan jamaah umroh.
• Reformasi total agar pelayanan cepat, profesional, adil, dan bebas diskriminasi.

Perkataan pengunjuk rasa

Koordinator aksi Yoesdi Noer, yang juga wartawan senior, memperingatkan akan ada aksi lanjutan jika tuntutan diabaikan. Ia mengatakan pengaduan bukan sekadar protes pribadi tetapi tuntutan keadilan bagi masyarakat.

"Bila tuntutan kami tersebut tidak diindahkan kami akan menggelar aksi unjuk rasa selanjutnya untuk episode kedua,"

Yoesdi juga menyatakan bahwa ia menjadi salah satu korban diskriminasi dalam proses pembuatan paspor untuk keperluan berobat ke Malaysia.

"Saya salah seorang korban tindakan diskriminasi dan penilaian berbasis rasisme dalam proses pelayanan pasport ..."

Aktivis Ray Iskandar menegaskan hak warga atas pelayanan negara.

"Negara membentuk lembaga-lembaga untuk melayani masyarakat,"

Audiensi dengan Kepala Imigrasi

Setelah berorasi, perwakilan massa diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa, Indra Sakti, yang melakukan audiensi di kantor. Indra menyampaikan permohonan maaf terbuka atas ketidaknyamanan pelayanan dan menyatakan telah mengambil langkah administratif terhadap oknum yang terlibat.

"Begitu menerima laporan, saya langsung menginstruksikan Kepala Subseksi terkait untuk mencabut penugasan yang bersangkutan dari area pelayanan dan memindahkannya ke bagian administrasi... Hasil pemeriksaan diserahkan ke pemerintah pusat untuk penjatuhan sanksi sesuai aturan ASN,"

Indra juga merinci rencana evaluasi dan inovasi peningkatan kualitas pelayanan. Ia mengakui keterbatasan anggaran pusat yang menunda sosialisasi program secara menyeluruh, namun menegaskan komitmen untuk membuka diri terhadap kritik dan masukan.

Penutup dan prospek

Aksi berlangsung tertib dan massa membubarkan diri sekitar pukul 11.15 WIB setelah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan dialog. Para pengunjuk rasa menegaskan akan mengawal proses perbaikan dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak direspons. Tekanan publik dinilai penting agar pelayanan publik di Imigrasi Langsa menjadi lebih humanis, cepat, dan bebas diskriminasi.