BPOM Siapkan 41.150 Sampel untuk Surveilans Keamanan MBG

BPOM menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveilans keamanan pangan pada program MBG (Makan Bergizi Gratis). Pernyataan itu disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, usai Rapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis, 18 September 2026. Jumlah sampel ditetapkan untuk mencegah dan mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program.

Jumlah sampel dan metode perhitungan

Taruna menjelaskan jumlah sampel dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang saat ini mencapai sekitar 27 ribu unit. Perhitungan menggunakan rumus statistika yang dipilih untuk mencapai cakupan pengambilan sampel yang representatif.

"Kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, dari total jumlah SPPG, kita tahu jumlahnya ada 27 ribu. Tentu dari situ kami sudah menghitung dengan menggunakan rumus Yamane,"

Tujuan surveilans dan mitigasi

Surveilans tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penelusuran bila terjadi kejadian luar biasa, seperti keracunan makanan. Dengan data sampel yang memadai, BPOM berharap proses mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah kejadian berulang.

"Sehingga kita bisa telusuri, pertama harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa yaitu keracunan makanan bagi anak kita. Yang kedua kalau terjadi kita bisa cepat menelusuri untuk terjadinya mitigasi supaya tidak terjadi lagi,"

Landasan hukum dan ruang lingkup pengawasan

Pengawasan keamanan pangan untuk program MBG dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program. Taruna menegaskan pengawasan dilakukan bersama-sama antar instansi dan mencakup berbagai aspek.

Ruang lingkup pengawasan mencakup:

• keamanan bahan baku
• edukasi pelaksana dan penerima
• pengelolaan dan distribusi
• penyajian
• mitigasi apabila terjadi masalah keamanan pangan

"Pengawalannya kita berbagi tugas, kita menjalankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis,"

Koordinasi anggaran dan kolaborasi antar lembaga

Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan anggaran pengawasan keamanan pangan melalui koordinasi dengan BPOM. Besaran porsi anggaran BPOM yang disebutkan mencapai sekitar Rp500 miliar dan akan dibahas lebih lanjut antar lembaga.

Sudaryono menekankan pendekatan pengawasan bersifat preventif dan mengandalkan teknologi, kerja sama antar kementerian/lembaga, serta peningkatan literasi gizi di sekolah sebagai bagian dari upaya menekan risiko.

Langkah ini diharapkan memperkuat rantai pengawasan program MBG dari hulu ke hilir dan memperkecil peluang kejadian luar biasa yang berdampak pada kesehatan anak.