Bahlil: BUK Migas Akan Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 17 September 2026, sebagai bagian dari pembahasan pembentukan lembaga baru untuk sektor hulu migas.
Posisi BUK Migas dan kewenangan kementerian
Bahlil menegaskan penempatan BUK Migas langsung di bawah presiden tidak akan mengurangi kewenangan kementerian terkait. Ia mengatakan struktur baru hanya menata pelaporan, bukan menghapus proses-proses teknis yang menjadi tugas kementerian.
"Tapi lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada bapak presiden, itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan. Dengan tidak mengurangi proses-proses sebagaimana mestinya dalam kewenangan kementerian masing-masing,"
Fokus pada perizinan dan peningkatan lifting
Pemerintah akan menyusun formulasi untuk memperkuat BUK Migas, terutama terkait perizinan yang lintas sektor. Menurut Bahlil, penyederhanaan atau penataan perizinan diharapkan tidak menghambat upaya peningkatan lifting atau produksi minyak mentah.
Ia menambahkan, selain perizinan, model kelembagaan dirancang agar memberi fleksibilitas dalam negosiasi antara pemerintah dan swasta. Salah satu opsi yang dibahas mencakup mekanisme cost recovery atau skema lain yang saling menguntungkan.
"Jadi ini kita tetap akan lakukan, modelnya saja yang kita akan dorong. Sekaligus fleksibilitas dalam rangka negosiasi terhadap bagian swasta maupun bagian pemerintah, baik cost recovery ataupun bentuk lainnya yang bisa sama-sama menguntungkan,"
Status SKK Migas dan proses pembahasan
Terkait apakah BUK Migas akan menggantikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Bahlil belum memberikan jawaban pasti. Ia menegaskan pembentukan lembaga masih dalam tahap pembahasan detail.
"Saya belum bisa menjawab sampai ke sana. Tapi saya katakan bahwa ini badan usaha khusus ini akan berada dan di bawah langsung tanggung jawab bapak presiden,"
Langkah legislatif dan komunikasi dengan DPR
Pemerintah akan menjelaskan rencana pembentukan BUK Migas kepada Dewan Perwakilan Rakyat selama proses pembahasan Undang-Undang. Bahlil juga menyebut Surat Presiden terkait inisiatif ini telah dikeluarkan dan ia ditunjuk sebagai ketua pembahasan dari pihak pemerintah.
Beberapa poin kunci yang akan dijelaskan dalam pembahasan ke DPR antara lain:
- Ruang lingkup kewenangan BUK Migas terhadap kementerian.
- Pengaturan perizinan lintas sektor untuk mendongkrak lifting.
- Model negosiasi dan pembagian risiko dengan pihak swasta, termasuk opsi cost recovery.
Pembentukan BUK Migas menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata tata kelola sektor hulu migas dan meningkatkan produksi nasional. Rincian akhir struktur dan fungsi lembaga akan diputuskan setelah dialog intensif dengan DPR dan pemangku kepentingan terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...