Hampir 4.000 TPK di Indramayu Distribusikan MBG 3B
Menteri Kependudukan dan PKB/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan hampir 4.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Indramayu mendapat tugas mendistribusikan MBG 3B kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Penugasan ini diberlakukan berdasarkan Perpres No. 115 dan dicek langsung oleh Wihaji pada Kamis, 17 September 2026.
Penugasan TPK berdasarkan Perpres
Wihaji menjelaskan Perpres No. 115 menjadi dasar penugasan baru bagi TPK. Menurutnya, TPK didayagunakan untuk menyalurkan MBG 3B ke kelompok sasaran prioritas.
"Di Indramayu hampir ada 4.000-an Tim Pendamping Keluarga yang mendapat tugas baru berdasarkan Perpres No. 115. Kita diminta untuk mendayagunakan para Tim Pendamping Keluarga untuk mendistribusikan MBG 3B,"
Pelaksanaan dan cakupan distribusi
Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan. Wihaji menyebut distribusi telah berlangsung di sebagian besar wilayah Indramayu, namun masih ada beberapa SPPG yang belum melaksanakan penyaluran.
"Alhamdulillah lebih dari separuh sudah jalan, ada beberapa yang belum. Karena itu nanti yang belum, akan kita tindak lanjuti, SPPG mana yang belum,"
Secara rata-rata, realisasi distribusi mencapai sekitar 80–90 persen, menurut pengamatan langsung tim BKKBN. Pemeriksaan lanjutan direncanakan untuk menutup wilayah yang belum terealisasi.
Insentif dan mekanisme pembayaran
Untuk mendukung tugas distribusi, TPK menerima insentif sebesar Rp1.000 per ompreng. Pembayaran insentif telah mulai disalurkan dan dilakukan secara berkala setiap 10 hari sesuai prosedur tetap.
"Karena mereka nanti tugasnya mendistribusikan MBG 3B khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dikasih insentif per ompreng Rp1.000. Dikasih belum insentifnya, ternyata sudah,"
"Berapa hari sekali? 10 hari sekali, sesuai dengan protapnya begitu,"
Peran TPK dalam penurunan stunting
Selain tugas distribusi, TPK tetap menjalankan peran percepatan penurunan stunting. Data yang disampaikan Wihaji menunjukkan angka stunting di Indramayu sebesar 9,8 persen, jauh di bawah angka nasional 19,8 persen.
Tantangan pendampingan keluarga
Wihaji mengingatkan bahwa MBG 3B hanya satu dari beberapa upaya penanganan stunting. TPK juga harus memperhatikan faktor non-nutrisi yang berkontribusi pada stunting, antara lain:
- Pernikahan dini
- Kecukupan asupan gizi
- Akses air bersih
- Fasilitas MCK dan sanitasi
- Ketersediaan rumah layak huni
Wihaji menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan intervensi multisektoral: tidak hanya pemberian suplemen gizi, tetapi juga perbaikan rumah, air bersih, edukasi, dan sanitasi. Pemeriksaan lanjutan dan tindak lanjut terhadap SPPG yang belum menyalurkan MBG 3B akan menjadi fokus BKKBN ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...