Pigai: Pemekaran Papua Belum Redam Perlawanan OPM

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pemekaran wilayah Papua belum berhasil meredam perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pernyataan itu disampaikan usai Forum Kebijakan HAM di Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026, ketika Pigai menilai eskalasi konflik justru meningkat setelah pemekaran dilakukan.

Eskalasi perlawanan pasca pemekaran

Pigai mengatakan tujuan pemekaran adalah untuk melemahkan gerakan separatis. Namun, menurutnya, realitas di lapangan berbeda dan perlawanan malah memburuk setelah pemekaran wilayah.

"Sekarang setelah pemekaran, sudah lebih gila lagi perlawanan. Tujuan pemekaran itu untuk mematikan gerakan OPM, tetapi nyatanya perlawanan ini makin parah,"

Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers setelah acaranya berlangsung. Ia menegaskan pandangannya mengenai dampak kebijakan sejak awal.

Perubahan pola perlawanan

Pigai memaparkan bahwa pola perlawanan di Papua telah berubah sejak era 1960-an. Dia menyebutkan perubahan meliputi pergeseran dari konfrontasi bersenjata ke diplomasi, internasionalisasi isu, dan gerakan klandestin di perkotaan.

"Yang mengagetkan saya, perlawanan di Papua bergeser ke perlawanan yang didasarkan atas rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan atas dasar perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, ini tidak bisa dianggap remeh,"

Menurut Pigai, pergeseran menuju isu rasial dan etnik membuat penanganan konflik menjadi lebih kompleks dibandingkan hanya menghadapi aksi terhadap aparat keamanan.

Kritik terhadap pendekatan kasuistik

Pigai memperingatkan bahwa penyelesaian masalah Papua secara bertahap dan kasuistik tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Ia menilai setiap penanganan insiden akan memunculkan persoalan baru jika tidak ada strategi menyeluruh.

"Kalau kita diminta menyelesaikan masalah Papua secara gradual, kasuistik, tidak akan selesai lagi. Hari ini kita tangani, besok muncul lagi,"

Karena itu, ia mendorong keterlibatan lintas elemen nasional untuk merumuskan langkah strategis yang berkelanjutan.

Seruan untuk keputusan strategis dan keterbukaan data

Pigai mengajak partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI-Polri, purnawirawan, dan tokoh nasional ikut merumuskan solusi jangka panjang. Ia menekankan keputusan strategis harus lahir dari konsensus lintas elemen.

Selain itu, Pigai menuntut keterbukaan data terkait jumlah deployment militer di Papua. Menurutnya, data yang transparan diperlukan untuk mengukur kecukupan kekuatan aparat secara akuntabel dalam melindungi warga sipil.

"Dari awal saya penentang pemekaran, penolak pemekaran. Padahal, waktu itu saya sangat bisa menjadi gubernur kalau pemekaran, tetapi saya mengesampingkan ambisi karena masa depan Papua,"

Dengan kondisi yang diceritakan Pigai, perlunya strategi komprehensif menjadi sorotan utama. Pendekatan yang menggabungkan aspek keamanan, politik, dan sosial dinilai mesti segera disusun agar upaya perdamaian berjangka panjang dapat tercapai.