Prabowo Perintahkan Penertiban BBM Subsidi, Bahlil: Segera Ditindak
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) agar penyalurannya sesuai ketentuan, menyusul pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Arahan itu disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Pemerintah menegaskan akan berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk menindaklanjuti penertiban sambil menjaga kelancaran distribusi.
Arahan Presiden dan koordinasi dengan Pertamina
Bahlil menjelaskan bahwa perintah presiden bersifat tegas dan memerlukan tindakan cepat. Pemerintah sebagai regulator akan merancang langkah penertiban, sedangkan Pertamina bertugas melaksanakan pengaturan di lapangan. Menurut Bahlil, koordinasi antara pemerintah dan Pertamina terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk segera menertibkan,”
Pergeseran konsumsi dan penyebab
Menurut Bahlil, terjadi pergeseran konsumsi dari BBM RON 92 dan RON 95 yang non-subsidi menuju BBM bersubsidi. Salah satu faktor pendorong pergeseran ini adalah kenaikan harga minyak dunia yang kini berada di atas 100 dolar AS per barel. Harga BBM subsidi yang tidak naik membuat sebagian pengguna beralih ke produk bersubsidi.
Imbauan untuk pengguna mampu
Bahlil mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi dan menggunakan kendaraan berkapasitas besar agar tidak memanfaatkan BBM subsidi. Ia menegaskan bahwa subsidi harus difokuskan kepada yang berhak menerima.
“Kalau memang kita mampu, mobil kita bagus, ya jangan mengambil yang subsidi. Biarkan subsidi itu untuk masyarakat yang memang berhak,”
Stok nasional dan kondisi antrean
Pemerintah memastikan ketersediaan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Bahlil menyebut standar minimum stok nasional ditetapkan sekitar 18 hingga 20 hari. Ia juga melaporkan bahwa antrean BBM di beberapa wilayah, termasuk Makassar, telah berangsur terurai setelah penanganan dilakukan.
Proses penertiban dan implikasi
Pemerintah akan terus memantau distribusi dan pelaksanaan penertiban agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Sambil menegakkan aturan, distribusi BBM tetap berjalan untuk menjaga pasokan. Langkah ini bertujuan melindungi anggaran subsidi dan memastikan bantuan sampai kepada pihak yang berhak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...